Manokwari (ANTARA) - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Harli Siregar memastikan bahwa institusi kejaksaan dan insan adhyaksa tetap terlibat aktif melakukan kegiatan penyelamatan terhadap lingkungan.
Hal itu ditandai dengan kolaborasi Kejati Papua Barat bersama UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Papua Barat untuk menanam 650 bibit mangrove di Pantai Sowi Manokwari.
"Kami baru mulai di Manokwari dan akan dilanjutkan oleh institusi kejaksaan tingkat kabupaten di Papua Barat," kata Harli Siregar di Manokwari, Selasa.
Menurut dia, tagline "Rimbawan dan Jaksa Menanam" merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Papua Barat dalam mendukung program pelestarian lingkungan yang dijalankan oleh UPT KLHK.
Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai institusi penegakan hukum melainkan juga tindakan pencegahan, termasuk meminimalisasi dampak kerusakan hutan melalui gerakan reboisasi.
"Kejaksaan terus memberikan dukungan bagi KLHK agar lingkungan dan hutan di Papua Barat tetap lestari," ucap Harli Siregar.
Menurut dia, pemilihan kegiatan penanaman bibit mangrove berkaitan dengan upaya pemerintah menekan emisi gas rumah kaca.
Pelestarian hutan mangrove juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mencegah masalah abrasi yang mengancam.
"Mari kita semua jaga kebersihan pantai dan populasi mangrove supaya bisa memberikan manfaat," ujar Siregar.
Dia kemudian mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten juga pro aktif menjaga kelestarian lingkungan melalui gerakan penanaman pohon.
Kesadaran pemangku kepentingan akan menjadi contoh bagi masyarakat, sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat terlaksana sesuai ekspektasi.
"Satu pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan umat manusia. Kepedulian dan kesadaran harus ditingkatkan," ujarnya.
Ketua Kelompok Mangrove Sowi Pantai Manokwari Agus Fonataba mengakui bahwa kegiatan penanaman bibit mangrove yang diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat masih sangat minim.
Di sisi lain, masyarakat belum memahami manfaat hutan mangrove terhadap keberlangsungan hidup umat manusia, karena sering melakukan penebangan mangrove.
"Kendala lain yang kami hadapi adalah saat menanam lalu gelombang datang," tutur Agus.
Ia menjelaskan bahwa kelompok terbentuk secara swadaya dan mulai melakukan kegiatan pelestarian hutan mangrove sejak tahun 2013.
Bibit mangrove itu diperoleh dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS) Remu Ransiki, namun terkadang diambil dari wilayah lain.
"Tahun 2021 kami terima juga bantuan 100 ribu bibit mangrove dari KLHK, dan kami sudah tanam di atas lahan seluas 17 hektare," ujar Agus.
