Manokwari (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua Barat memproyeksi perekonomian provinsi setempat tahun 2023 mampu tumbuh pada kisaran 3,5 persen sampai 4,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).
"Saya sangat optimis ekonomi Papua Barat tahun 2023 tumbuh positif," kata Kepala BI Papua Barat Rommy S Tamawiwy dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 di Manokwari, Senin.
Ia menjelaskan bahwa perekonomian Papua Barat terus mengalami perbaikan karena kinerja ekspor luar negeri terus meningkat, konsumsi rumah tangga semakin membaik, dan peningkatan aktivitas perdagangan.
Sektor minyak dan gas bumi pada LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan perekonomian Papua Barat.
"Peresmian Train 3 LNG Tangguh oleh Presiden Jokowi, akan mendorong ekonomi Papua Barat tumbuh kuat," jelas Rommy.
Sesuai data Badan Pusat Statistik, kata dia, perekonomian Papua Barat triwulan III-2023 tumbuh 3,37 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2022, dan tumbuh 1,34 persen (q-to-q) jika dibandingkan triwulan II tahun 2023.
Lapangan usaha yang memberikan kontribusi signifikan yaitu industri pengolahan tumbuh 10,60 persen (yoy) dengan andil PDRB triwulan III 2023 mencapai 28,55 persen, serta pertambangan dan penggalian tumbuh 3,68 persen (yoy) dengan andil PDRB 18,78 persen.
"Inflasi Papua Barat tahun 2023 juga tetap terkendali dengan sangat baik di kisaran 3±1 persen. November 2023, inflasi 2,93 persen (yoy)," jelas Rommy.
Meski demikian, kata dia, Bank Indonesia berharap agar pemerintah daerah mengoptimalkan sektor non-migas sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat.
Bank Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah senantiasa memberikan dukungan melalui program pengembangan sektor non-migas dan UMKM.
"Sinergi kolaborasi harus terus dijaga dalam memacu pertumbuhan sektor lainnya selain migas. Ini masih PR (pekerjaan rumah)," ucap Rommy.
Ia mengapresiasi kebijakan Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere yang mewajibkan menu pangan lokal jadi menu makanan pada acara pemerintahan.
Kebijakan itu sangat relevan dengan program Bank Indonesia dalam meningkatkan kualitas pangan lokal dan pola konsumsi agar masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas pangan.
"Bank Indonesia sudah meluncurkan sejumlah program pembinaan UMKM dan pangan lokal," tutur Rommy.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat Yacob S Fonataba menuturkan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki peran penting dalam membatu pemerintah daerah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Pendekatan terkoordinasi dan kolaborasi merupakan kunci utama guna menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat ketidakpastian kondisi ekonomi global.
"Keputusan dan kebijakan harus mengedepankan kolaborasi semua pemangku kepentingan, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif," kata Yacob.
Pemerintah daerah, kata dia, mengapresiasi berbagai program pembangunan sektor ekonomi yang diluncurkan oleh Bank Indonesia Papua Barat.
Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memantau pergerakan inflasi terutama menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, sehingga tidak terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok.
"Kolaborasi Bank Sentral dengan pemerintah daerah bukan sekadar formalitas, melainkan suatu kebutuhan strategis," jelas Yacob.
