Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Manokwari, Provinsi Papua Barat tengah berupaya untuk meningkatkan dana otonomi khusus (otsus) tahun 2024 yang sebelumnya telah mengalami penurunan.
Bupati Manokwari, Hermus Indou di Manokwari, Rabu mengatakan, alokasi dana otsus untuk Kabupaten Manokwari tahun 2024 turun sebanyak Rp70 miliar dibanding tahun ini. Dana otsus Manokwari tahun 2023 sebesar Rp399 miliar.
“Penurunan alokasi dana otsus ini, akan disuarakan bersama oleh pemimpin kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat,” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya akan menyampaikan pengembalian dana otsus pada pertemuan forum asosiasi pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Barat pada Januari atau Februari 2024.
Selanjutnya, melalui forum itu akan menyampaikan surat resmi secara berjenjang pada Pemprov Papua Barat hingga pemerintah pusat agar mengembalikan besaran dana otsus seperti sebelumnya.
“Menurunnya dana transfer dari pusat khususnya dana otsus tentu sangat pengaruhi kapasitas fiskal daerah. Tentu hal itu akan berpengaruh pada kualitas belanja dan pelayanan Pemkab Manokwari kepada masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, penurunan dana otsus baru terjadi di tahun 2024, karena di tahun-tahun sebelumnya dana otsus selalu naik. Tidak hanya di Pemkab Manokwari, tapi seluruh pemerintah daerah di tanah Papua.
Menurutnya, pemekaran empat provinsi di Tanah Papua berimplikasi pada pemotongan anggaran dan turunnya dana otsus dari pemerintah pusat pada seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi.
“Kalau ada pemekaran provinsi di tanah Papua saya berharap ada alokasi dana khusus yang disiapkan pemerintah untuk membiayai daerah otonom baru yang dibentuk di Tanah Papua tanpa harus mengurangi setiap dana otsus dari kabupaten/kota yang sudah eksis,” ujarnya.
Bupati Hermus menjelaskan, tahun 2024 beban pembiayaan pemerintah daerah sangat besar. Apalagi di tahun tersebut pemerintah daerah harus membiayai pilkada yang anggarannya tidak sedikit. Dampaknya, alokasi belanja untuk pelayanan masyarakat jadi sangat berkurang.
“Alokasi Pemkab Manokwari untuk pembiayaan pemilu tidak sedikit. KPU sendiri sudah kita alokasikan Rp 50 miliar, kemudian belum lagi ke Bawaslu, dan pihak keamanan seperti TNI-Polri. Asumsi anggaran kita, fiskal seharusnya meningkat, tapi faktanya justru terbalik, jadi menurun,” ujarnya.
Ia memohon pengertian dan pemahaman pada seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari jika ada aspirasi atau kebutuhan pembangunan yang belum dibangun oleh Pemkab Manokwari.
“Saya harap masyarakat bisa bersabar. Karena memang kondisi keuangan kita mengalami penurunan tidak seperti biasanya. Semoga dana otsus bisa dikembalikan pada tahun depan,” katanya.
