Manokwari (ANTARA) - Kepala Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari Papua Barat, Andi Mulyono menyatakan, seorang pejabat dan aparat negara harus bisa menjaga integritas dan netral untuk pemilu 2024.
"Pemilu ke depan seharusnya berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia. Tidak boleh dan tidak benar lagi jika aparat negara menggunakan kekuasaannya melakukan intervensi dalam pemilu," kata Andi di Manokwari, Rabu
Ia mengatakan, seorang pejabat atau aparat negara harus taat dan patuh pada hukum. Namun dalam kenyataannya, terlihat oleh publik seorang pejabat justru memanfaatkan jabatannya demi kepentingannya.
Menurutnya, hal itu nampak dari pemilihan pejabat di bawahnya yang hanya memilih orang-orang terdekat tanpa melihat kompetensi atau kemampuannya. Seharusnya pemilihan pejabat sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku
"Tapi ada indikasi orang yang ditempatkan jadi pejabat adalah orang-orang bisa memuluskan atau melancarkan pencalonan tertentu. Sehingga orang yang menjabat adalah orang yang dikendalikan dan bisa berpihak," ujarnya.
Ia menambahkan, pemilihan pejabat model seperti itu seakan-akan ada kebutuhan mendesak yang justru menyamarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, saat ini zaman yang terbuka, sehingga publik sudah mengetahui apa maksud dan tujuan di balik pemilihan pejabat. Meski terlihat sesuai aturan tapi publik pasti mengetahui bahwa pengangkatan pejabat berdasarkan kepentingan pasti memanfaatkan hubungan emosional.
"Publik perlu tahu, jika ada institusi yang melakukan intervensi tertentu masyarakat harus berani bersuara. Diamnya masyarakat menjadi penyebab hancurnya negara, diamnya kita semua hancurnya sebuah daerah. Marilah kita suarakan kebenaran," katanya.
Ia menambahkan, seorang pejabat harus bisa menghentikan praktek-praktek partisan dan harus bersikap netral. Seluruh aparat negara terikat dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga kinerja menjadi harus menjadi perhatian utama untuk menjaga integritas dan track record.
