Manokwari (ANTARA) - Panglima Kodam XVIII/Kasuari Papua Barat Mayjen TNI Elyas Alamsyah melalui Kodim 1801/Manokwari menggelar deklarasi pemilu damai tahun 2024 di Kabupaten Manokwari, Rabu.
Deklarasi damai dilakukan bersama Bupati Manokwari Hermus Indou, Dandim 1801/Manokwari Kol Inf Sukur Hermanto, Polresta, Kejari Manokwari, KPU, Bawaslu, dan partai peserta pemilu.
"Mengapa saya memilih Manokwari sebagai tempat pertama deklarasi damai pemilu pertama karena Kabupaten Manokwari sebagai episentrum Provinsi Papua Barat," kata Pangdam Elyas.
Ia mengatakan, TNI, aparat keamanan, pihak pemerintah daerah harus bersikap netral pada Pemilu 2024. Jalannya pemilu 2024 di Papua Barat dan di Manokwari harus berjalan dengan lancar dan sukses.
Ia menjelaskan, deklarasi damai penting dilakukan tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi juga hingga tingkat distrik untuk menyentuh masyarakat akar rumput. Diharapkan pemilu dapat berjalan lancar dan jangan sampai ada keributan yang bisa menghancurkan segi-segi kehidupan masyarakat.
"Pemilu ini merupakan kegiatan rutin tiap lima tahun. Pemilu bukan cari lawan tapi cari pemenang untuk memimpin bangsa ini. Jangan sampai perbedaan pilihan, membuat kita ribut bahkan kehilangan rasa persaudaraan, sehingga deklarasi ini bisa menjadi pagar agar semua berjalan di atas rel," ujarnya.
Ia menambahkan, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu agar tidak ragu untuk berkoordinasi dengan TNI Polri maupun pemerintah, sehingga penyelenggaraan pemilu berjalan lancar.
Bupati Manokwari Hermus Indou mewakili Pemkab Manokwari memberikan apresiasi dan terima kasih pada Pangdam XVIII/Kasuari yang sudah berinisiatif menggelar deklarasi pemilu damai mengawali seluruh proses pemilu di Papua Barat.
Menurutnya, deklarasi damai penting dilakukan agar proses pemilihan pemimpin bangsa berjalan aman dan damai sehingga menghasilkan pemerintahan yang kuat dan berkualitas sehingga rakyat merasakan manfaatnya. Pemimpin yang dihasilkan juga pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia lebih maju ke depan.
"Penyelenggaraan pemilu 2024 outputnya sangat menentukan keberlangsungan bangsa, negara, pemerintahan dan pembangunan. Tanpa pemerintahan, tanpa pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud. Sehingga muaranya kembali untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Hermus mengatakan, kondusifitas pemilu tidak hanya jadi tanggung jawab TNI-Polri saja tapi juga pemerintah, parpol dan seluruh masyarakat.
"Mudah-mudahan deklarasi damai tidak hanya bersifat naratif yang hanya diucapkan, tapi jadi komitmen yang berasal dari hati. Kita ini semua satu keluarga, jangan sampai politik menghancurkan persaudaraan," jelasnya.
Ada empat poin yang disepakati bersama pada deklarasi damai tersebut, yaitu:
1. Berkomitmen menjaga persatuan serta keutuhan negara dengan tidak melakukan politisasi Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (SARA).
2. Mewujudkan Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dan menolak segala bentuk pelanggaran dengan alasan apa pun.
3. Melaksanakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
4. Saling menghargai dan menghormati hak serta perbedaan masing-masing peserta Pemilu 2024.
