DKP Papua Barat petakan potensi nelayan guna penambahan SPBN

Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa saat diwawancara awak media di Manokwari, Selasa (7/11/2023). ANTARA/Fransiskus Salu Weking

Jadi kami data dulu nelayannya. Validasi data itu yang menjadi rujukan usulan SPBN ditambah

Manokwari (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat melakukan pemetaan terhadap potensi nelayan di provinsi tersebut, guna mengefektifkan penambahan stasiun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

"Jadi kami data dulu nelayannya. Validasi data itu yang menjadi rujukan usulan SPBN ditambah," kata Plt Kepala DKP Papua Barat Melkias Werinussa di Manokwari, Selasa.

Ia menjelaskan pemetaan potensi nelayan dilakukan pada enam kabupaten di Papua Barat yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana dan Fakfak.

Pendataan akan dikoordinasikan dengan masing-masing pemerintah kabupaten, sehingga menghasilkan data nelayan dan persebaran secara tepat sesuai fakta lapangan.

"Jadi dilakukan di enam kabupaten yang punya laut, kecuali Pegunungan Arfak ya," ucap Melkias Werinussa.

Setelah pendataan rampung, kata dia, pemerintah provinsi mengajukan penambahan SPBN kepada pihak Pertamina guna menunjang kelancaran aktivitas pencarian ikan.

Data tersebut juga sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan program bantuan sosial dan pengembangan sumber daya nelayan secara tepat sasaran.

"Pemerintah harus tahu kekuatan nelayan secara detail dan akurat. Kalau sudah selesai, kami ajukan penambahan SPBN," ucap Melkias Werinussa.

Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Sub Holding Comersial and Trading Regional Papua Maluku Edy Mangun menjelaskan, inisiatif usulan pembukaan SPBN bukan dari pihak Pertamina atau pengusaha sebagaimana pengoperasian SPBU, melainkan pemerintah daerah.

"Titik lokasi pembangunan SPBN ditentukan oleh pemerintah daerah melalui DKP," jelas Edi Mangun.

Dia mengingatkan agar pengelolaan SPBN harus dilakukan secara profesional dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah, sehingga potensi pelanggaran distribusi BBM subsidi dapat dicegah.

Penambahan SPBN akan memudahkan para nelayan mendapatkan pasokan BBM bersubsidi dengan harga yang murah dan terjangkau.

"Khusus di Manokwari, baru satu SPBN. Kondisi ini menyulitkan nelayan peroleh BBM, karena jumlah nelayan terus bertambah," ucap Edi Mangun.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DKP Papua Barat petakan potensi nelayan efektifkan penambahan SPBN