Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) menggandeng Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Papua Barat menanam pada organik berbasis Microbachter Alfafa (MA) 11 sebagai bagian dari perwujudan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP).
Kepala Balai Penyuluh Pertanian Distrik Mariat, Kabupaten Sorong Irianto di Sorong, Rabu, menjelaskan penanaman padi organik ini berbasis MA 11 ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sorong tepatnya di lahan pertanian kelompok tani Sidodadi, Kelurahan Klaru, Distrik Mariat pada 17 Oktober 2023.
Menurut dia, penanaman padi organik berbasis MA 11 merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sorong dengan BI sebagai wujud dari komitmen untuk mencapai GNPIP.
"Penanaman ini baru pertama kali terlaksana di Kabupaten Sorong dan metode penanaman padi berbasis organik ini mampu merubah bahan organik dengan sangat cepat, sehingga bisa menghasilkan panen padi organik bisa mencapai tiga kali lipat dengan kualitas beras yang lebih bagus," jelas Kepala Balai Penyuluh Pertanian Distrik Mariat.
Panen padi, sebut dia, rata-rata per hektar di Kabupaten Sorong hanya mencapai 5,2 ton, sehingga diharapkan dengan adanya padi organik ini bisa meningkatkan panen padi yang lebih meningkat jumlahnya.
"Saya yakin lewat program yang telah digagas BI ini hasil panen padi akan mengalami peningkatan," kata dia.
Sementara itu, Kepala BI Kantor Perwakilan Wilayah Papua Barat Rommy Tamawiwy menjelaskan hasil dari kegiatan pengendalian inflasi pangan adalah terciptanya kedaulatan pangan suatu daerah.
"Ini akan menjawab ketersediaan pangan di suatu daerah sehingga tidak saling bergantungan dan berharap pangan dari daerah lain," kata dia.
Ini, kata dia, bagian dari stimulus yang berorientasi pada kedaulatan pangan di Papua Barat Daya khususnya di Kabupaten Sorong.
"Dan kita harap dengan adanya upaya ini Kabupaten Sorong nantinya menjadi lumbung padi sehingga tidak perlu mengimpor dari daerah lain," harap dia.
