Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya Beatriks MSiren di Sorong, Jumat, menjelaskan peningkatan kualitas SDM para pendamping PKH ini sangat penting dilakukan, karena mereka merupakan tenaga kesejahteraan sosial yang ada di garda terdepan di setiap distrik untuk melakukan pemetaan di bidang kesejahteraan sosial, khususnya pada penanganan kemiskinan dan stunting.
Sistem kerja pendamping PKH ini, sebut dia, memberikan edukasi dan pelayanan pemenuhan gizi yang baik terhadap pertumbuhan khususnya ibu menyusui, anak, lanjut usia dan disabilitas yang ada di setiap distrik di enam kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya.
“Karena tugas pendamping PKH ini cukup penting, maka dibutuhkan ketersediaan SDM yang unggul di kelurahan se-Provinsi Papua Barat Daya," jelas Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat Daya Beatriks.
Berdasarkan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal kontribusi terhadap program keluarga harapan dalam pencegahan stunting, dibutuhkan kolaborasi baik dari provinsi, kabupaten/kota maupun lintas pimpinan OPD.
“Diharapkan semua pihak terkait dapat bekerja sama dalam penanganan secara menyeluruh kemiskinan ekstrem dan stunting yang ada di kecamatan, kampung dan kelurahan," ujar dia.
Kolaborasi itu, kata dia, dilakukan dalam rangka intervensi pencegahan stunting bagi keluarga penerima manfaat PKH, melalui kegiatan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga modul kesehatan dan gizi.
Kegiatan penguatan kapasitas SDM pendamping PKH dalam mendukung penurunan prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya diikuti 140 peserta, yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial kota dan kabupaten se-Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Bidang yang menangani PKH serta pendamping PKH kabupaten dan kota.
“Diharapkan peserta setelah mengikuti kegiatan ini mampu memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas, pemenuhan kebutuhan ibu hamil, pemenuhan kesejahteraan sosial bagi bayi yang baru lahir dan memetakan potensi keluarga dalam pencegahan dan penanganan stunting,” ujarnya.