Manokwari (ANTARA) - Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang kini melekat pada RSUD Manokwari, Papua Barat dinilai memberikan dampak positif terhadap berkurangnya beban APBD untuk membiayai operasional rumah sakit itu.
Kabag Sekretariat RSUD Manokwari Samjar Manobi di Manokwari, Senin, menyebutkan bahwa status BLUD pada RSUD Manokwari diberlakukan sejak 2017.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tren pembiayaan dari Pemkab Manokwari yang bersumber dari APBD setempat kian menurun.
"Tahun 2021 dan 2022 Pemkab Manokwari masih membiayai 55 persen dari postur anggaran RSUD. Tahun ini Pemkab Manokwari tinggal membiayai 40 persen. Mungkin tahun depan bisa 35 persen," kata Samjar.
Tahun ini, katanya, RSUD Manokwari memproyeksikan anggaran untuk kebutuhan-nya sebesar Rp60 miliar. Dari jumlah itu, Pemkab Manokwari hanya membiayai Rp23 miliar untuk gaji ASN, tunjangan penghasilan pegawai serta belanja obat.
Sedangkan pihak RSUD Manokwari mampu membiayai sendiri operasional seperti gaji tenaga kontrak rumah sakit, honorer Pemkab Manokwari, biaya perawatan, serta belanja obat.
"Belanja obat ini ada dari RSUD sendiri dan ada yang dialokasikan dari APBD. Dari Rp10 miliar anggaran belanja obat, pemda hanya membiayai Rp3 miliar," jelasnya.
Samjar mengatakan dengan semakin menurunnya pembiayaan dari Pemkab Manokwari maka hal itu menandakan RSUD setempat cukup berhasil mengelola keuangan secara mandiri setelah berstatus BLUD.
Bahkan tahun ini RSUD Manokwari ditargetkan menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp36 miliar.
"Saat ini RSUD Manokwari mampu menghasilkan pendapatan rata-rata Rp2,3 miliar per bulan. Pendapatan terbesar dari klaim BPJS Kesehatan," ujarnya.
Saat ini tantangan terbesar yang dihadapi RSUD Manokwari dengan status sebagai BLUD yaitu harus menghasilkan keuntungan. Namun di sisi lain tidak boleh melepaskan peran pemerintah untuk menjamin penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
"Jika RSUD berorientasi hanya mencari keuntungan maka pelayanan kesehatan terutama kepada masyarakat miskin akan tertinggal. Sedangkan di Manokwari masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan pemerintah," kata Samjar.
Ia menambahkan, RSUD merupakan tempat terakhir bagi masyarakat untuk mendapat pertolongan kesehatan.
Ironisnya hingga kini masih banyak warga miskin di Manokwari tidak miliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan dan berobat di RSUD.
"Setelah selesai pelayanan mau bayar, tapi tidak ada biaya, otomatis kita harus beri gratis," ujarnya.
Samjar berharap pemerintah bisa memberikan bantuan operasional kesehatan (BOK) pada RSUD Manokwari, sebab BOK sangat membantu untuk menutupi biaya kesehatan masyarakat yang tidak mampu.
