Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengajak seluruh lembaga perbankan konvensional berkolaborasi dengan pemerintah daerah di provinsi tersebut dalam menghadapi tantangan perkembangan ekonomi dan keuangan digital.
"Besar harapan saya supaya kita sama-sama hadapi tantangan perekonomian dan keuangan ke depannya," kata Waterpauw di Manokwari, Sabtu.
Menurut dia, afirmasi layanan perbankan yang di-kolaborasi-kan dengan instansi pemerintah daerah serta kebijakan kementerian/lembaga, berdampak positif terhadap daya saing perekonomian Papua Barat masa mendatang.
Sinergi kolaborasi merupakan faktor penting menyukseskan upaya pemulihan ekonomi dan implementasi program elektronifikasi keuangan secara menyeluruh.
"Inilah peran BMPD (Badan Musyawarah Perbankan Daerah) yang sangat diharapkan oleh pemerintah daerah," ujar Paulus Waterpauw.
Pemerintah daerah, kata dia, senantiasa memberikan dukungan terhadap akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan regional melalui percepatan implementasi sistem pembayaran digital.
Meliputi penerapan QR Code Indonesia Standard (QRIS) dalam bertransaksi, digitalisasi perbankan melalui standardisasi Open Application Programming Interfaces (Open API), dan elektronifikasi transaksi keuangan daerah.
"Kami mengapresiasi kinerja BMPD yang dimotori Bank Indonesia Papua Barat dalam mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran," ucap Waterpauw.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Rommy Sariu Tamawiwy mengatakan BMPD senantiasa mengawal perkembangan digitalisasi yang menuntut adanya metode pembayaran serba cepat, mudah, murah, aman dan andal.
Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh sejalan dengan meningkatnya akseptasi masyarakat untuk berbelanja daring, meluasnya pembayaran digital dan akselerasi digital banking.
"Kami berkomitmen meningkatkan literasi keuangan dan digital masyarakat di Papua Barat. Tentunya komitmen ini tidak bisa jalan lancar tanpa sinergi kolaborasi," kata Rommy selaku Ketua BMPD Papua Barat.
Oleh sebabnya, kata dia, seluruh perbankan yang tergabung dalam BMPD Papua Barat terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, termasuk penyedia jasa pembayaran (PJP) bank yang memiliki akses langsung kepada masyarakat di Papua Barat.
"Bank Indonesia sudah menyiapkan beberapa program di antaranya 54 ribu pengguna QRIS baru di Papua Barat," jelas Rommy.
Ia menjelaskan bahwa jumlah pengguna QRIS baru di Papua Barat hingga triwulan I 2023 sebanyak 42.593 merchant, dengan jumlah pengguna baru selama triwulan I ada 8.106 merchant atau 15,03 persen dari target tahun 2023 yaitu 54 ribu merchant.
Peningkatan penggunaan QRIS tidak terlepas dari sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, sehingga lama kelamaan masyarakat memahami manfaat, kemudahan, dan keuntungan menggunakan QRIS.
"Efisiensi, kemudahan, kepraktisan sudah bisa dirasakan masyarakat. Berbelanja sudah tidak perlu bawa uang tunai, tinggal bawa HP saja," katanya.
Rommy menjelaskan tantangan dalam proses sosialisasi adalah QRIS atau transaksi digital merupakan hal baru bagi masyarakat, sehingga masih banyak yang belum memahaminya.
"Kita sudah mengedukasi masyarakat dari beberapa tahun belakangan. Sekarang, orang sudah banyak yang tahu dan menerima jadi akan lebih mudah," jelasnya.
