Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan pada 2023 menargetkan 53 titik lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh tanah Papua.
Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra secara virtual di Jayapura, Senin, mengharapkan adanya kerja sama dari pemerintah setempat dalam mencapai target tersebut.
"Tugas dan fungsi BPH Migas adalah mengawal penyaluran BBM Satu Harga, ini merupakan hal yang sangat penting yang merupakan buah pikiran dari Presiden RI Joko Widodo, yakni mendistribusikan BBM satu harga tanpa terkecuali," katanya.
Menurut Yapit, banyak tantangan dalam menjalankan program tersebut, tetapi dengan dukungan semua pihak maka program ini akan rampung pada 2024 sebanyak 583 penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia.
"Jika 53 penyalur pada 2023 telah tercapai maka totalnya di tanah Papua akan ada 83 penyalur," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya optimis target tersebut bisa terealisasi, sehingga program ini bisa terpenuhi penyelesaiannya, terhindar dari permasalahan keamanan sehingga distribusi BBM tepat sasaran tersalurkan kepada masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Ina Elisabeth Kobak mengatakan pihaknya berharap agar program BBM Satu Harga ini di Papua semakin merata agar pasokan BBM lebih banyak, sehingga berdampak positif terhadap pelaku usaha penyalur BBM dan masyarakat luas di Bumi Cenderawasih.
"Pemerintah sudah menetapkan program BBM Satu Harga sejak 2016, hal ini guna dapat menyelesaikan permasalahan ketimpangan harga BBM di daerah 3 T," katanya.
Sebelumnya, telah dilakukan kegiatan Sinergi BPH Migas dan DPR RI dengan melibatkan masyarakat dan tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya bertempat pada salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua, Senin (26/6).
Menurut Yapit, banyak tantangan dalam menjalankan program tersebut, tetapi dengan dukungan semua pihak maka program ini akan rampung pada 2024 sebanyak 583 penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia.
"Jika 53 penyalur pada 2023 telah tercapai maka totalnya di tanah Papua akan ada 83 penyalur," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya optimis target tersebut bisa terealisasi, sehingga program ini bisa terpenuhi penyelesaiannya, terhindar dari permasalahan keamanan sehingga distribusi BBM tepat sasaran tersalurkan kepada masyarakat.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Ina Elisabeth Kobak mengatakan pihaknya berharap agar program BBM Satu Harga ini di Papua semakin merata agar pasokan BBM lebih banyak, sehingga berdampak positif terhadap pelaku usaha penyalur BBM dan masyarakat luas di Bumi Cenderawasih.
"Pemerintah sudah menetapkan program BBM Satu Harga sejak 2016, hal ini guna dapat menyelesaikan permasalahan ketimpangan harga BBM di daerah 3 T," katanya.
Sebelumnya, telah dilakukan kegiatan Sinergi BPH Migas dan DPR RI dengan melibatkan masyarakat dan tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya bertempat pada salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua, Senin (26/6).
