Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Pemprov PBD Rahman di Sorong, Kamis, menjelaskan rapat koordinasi ini sebagai bagian dari tindak lanjut kunjungan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad ke kawasan kumuh di Kota Sorong.
Sebanyak enam kawasan kumuh itu, terdiri atas empat kawasan di Jln. Viktori, satu kawasan di ujung Bandara Deo Sorong, dan satu kawasan di kilometer 8 Kota Sorong.
Sebanyak enam kawasan kumuh itu, terdiri atas empat kawasan di Jln. Viktori, satu kawasan di ujung Bandara Deo Sorong, dan satu kawasan di kilometer 8 Kota Sorong.
"Jadi kita sepakat untuk memberikan intervensi dalam tindakan jangka pendek yang dinilai urgen seperti penyediaan air bersih dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) untuk sanitasi," katanya usai rapat di ruang rapat Gubernur Papua Barat Daya.
Terkait dengan penyediaan air bersih, kata dia, Balai Sungai menyediakan pengeboran sumur di dua titik, Cipta Karya menyediakan dan membangun jaringan pipa air guna memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi kumuh.
"Selain itu, karena dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) pun menyampaikan bahwa lahan itu belum bersertifikat maka kita segera menyelesaikannya mulai dari pelepasan adat sampai keluar sertifikat," ungkap dia.
Pihaknya sepakat turun ke lokasi tersebut pada 29 Mei 2023 guna menjaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dasar yang perlu mendapatkan perhatian secepat mungkin.
"Jadi kita sepakat untuk turun bersama dari dari provinsi maupun OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari kota Pemerintah Kota Sorong untuk mendapatkan kebutuhan yang urgen yang butuh penanganan secepat mungkin," kata Rahman.
Dia menyebutkan di perumahan 30 di Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, terdapat 51 kepala keluarga.
"Ini nanti kita upayakan sediakan kebutuhan mulai dengan pembenahan rumah, air bersih, WC dan kebutuhan lain sehingga masyarakat di lokasi itu bisa nyaman dan sehat," kata dia.
Intervensi pemerintah dalam jangka pendek, sebut Rahman, lebih kepada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya urgen.
"Itulah pada tahap pertama ini kita lakukan kemudian jangka panjangnya soal bagaimana memberikan kelayakan tempat tinggal yang memadai, sehat dan layak," kata dia.
Ia menjelaskan langkah tersebut bagian dari upaya pemerintah memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat, apalagi wilayah-wilayah kumuh berada tepat di Kota Sorong, yang ibu kota Provinsi PBD.
