Kepala BPSDM Papua Barat Eduard Nunaki di Manokwari, Senin, mengatakan, peningkatan akreditasi harus diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri.
"Kita terus berupaya supaya terakreditasi A dengan benahi sarpras secara bertahap," kata dia.
Ia menjelaskan peningkatan sarpras yang dimaksud seperti tempat hunian bagi peserta diklat setara hotel bintang tiga, fasilitas olahraga, pusat perbelanjaan, sarana hiburan, dan layanan kesehatan.
Seluruh fasilitas tersebut harus berada dalam satu areal, dan saat ini luas areal BPSDM Papua Barat lebih kurang 7,5 hektare.
"Kita sudah punya asrama dan klinik tapi belum sesuai standar," ujarnya.
Ia menuturkan upaya yang sementara dilakukan adalah mengusulkan rancangan peraturan gubernur (pergub) tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), dan badan layanan umum daerah (BLUD).
Apabila kedua regulasi itu ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat, maka layanan diklat peningkatan kompetensi dapat diakses masyarakat umum.
Selain itu, BPSDM Papua Barat dapat mengembangkan layanan seperti jasa sewa fasilitas olahraga dengan tarif yang diatur melalui pergub.
"Sarana prasarana olahraga yang kita bangun bisa disewakan, dan itu tercatat sebagai pendapatan daerah," ujar dia.
Ia melanjutkan kompetensi 20 asesor BPSDM juga perlu penyesuaian apabila LSP-PDN sudah tersertifikasi.
Penyesuaian dilakukan melalui keikutsertaan asesor dalam diklat di BPSDM lainnya seperti Bali atau Makassar yang sudah terlebih dahulu tersertifikasi.
"Sekarang asesor sudah punya sertifikat, hanya diklat penyesuaian saja," ujar Eduard.
Ia menerangkan akreditasi B diraih BPSDM Papua Barat sejak tahun 2021 dengan durasi selama tiga tahun.
Dengan demikian, pihaknya sementara menyiapkan re-akreditasi atau akreditasi ulang sembari berupaya mewujudkan akreditasi A.
"Kalau kira punya sarana prasarana belum lengkap ya kita siapkan re-akreditasi B," tuturnya.
Menurut dia, SDM yang dimiliki BPSDM Papua Barat sudah sangat siap dalam merealisasikan akreditasi A, namun kendala terbesar yakni sarana prasarana.
Kendati demikian, BPSDM telah menyelenggarakan diklatpim tingkat IV untuk membentuk kompetensi pejabat struktural dan pengawas.
"Asrama yang kita miliki sekarang ini kelasnya latsar (pelatihan dasar) calon PNS," kata Eduard.
