Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat hingga kini belum menyerahkan aset milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berupa Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di wilayah Papua Barat Daya ke pihak provinsi baru itu.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa di Manokwari, Selasa, mengatakan belum diserahkannya aset UPTD Samsat yang dibangun di sejumlah kabupaten/kota di wilayah Papua Barat Daya semata-mata untuk tujuan menjaga stabilitas fiskal daerah, terutama dari aspek pendapatan.
"Bapak Pj gubernur (Paulus Waterpauw) sudah menginstruksikan bahwa khusus untuk Samsat yang berada di kabupaten/kota di Papua Barat Daya jangan dulu diserahkan sebab ada investasi dari APBD Papua Barat untuk pembangunan dan operasional Samsat di sana. Kalau langsung diserahkan begitu saja, dikhawatirkan akan mengacaukan target pendapatan Provinsi Papua Barat yang telah disusun sebelum terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya," jelas Werinussa.
Tahun ini Bapenda Papua Barat menargetkan penerimaan daerah dari sektor pendapatan sebesar Rp640 miliar.
Hingga akhir Triwulan I (Januari-Maret 2023), pendapatan Bapenda Papua Barat terealisasi sebesar Rp189 miliar atau lebih dari 30 persen.
Werinussa mengatakan Pemprov Papua Barat belum mengirim surat resmi ke Pemprov Papua Barat Daya untuk menjelaskan hal itu.
Guna membahas hal itu, rencananya akan digelar pertemuan antara Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dengan Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad.
"Nanti kalau keuangan daerah Papua Barat sudah stabil, maka aset itu akan kita serahkan ke Papua Barat Daya. Dulu hal yang sama pernah terjadi saat Papua Barat terpisah dengan Provinsi Papua. Bahkan sampai sekarang belum semua aset diserahkan ke Papua Barat," ujarnya.
Bapenda Papua Barat sebelumnya memiliki sembilan UPTD Samsat, empat diantaranya kini berada di wilayah administrasi Pemprov Papua Barat Daya.
Dari sisi pendapatan, empat UPTD Samsat di Papua Barat Daya, terutama UPTD Samsat Sorong menyumbang penerimaan daerah terbesar dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
