Wasior (ANTARA) - Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mulai tahun ini mengurangi anggaran untuk belanja bantuan peralatan tangkap khususnya bantuan perahu fiber dan motor tempel bagi kelompok nelayan.
Kepala Dinas Perikanan Teluk Wondama, Rusman Tingginehe di Wasior, Jumat menyebutkan, langkah itu diambil sejalan dengan hasil revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021 yang menitikberatkan pada program pemberdayaan masyarakat.
“Oleh karena itu dalam 2 tahun ini kita menitikberatkan pada pelatihan dan pembinaan nelayan langsung ke masyarakat, “ kata Tingginehe.
Tingginehe menanggapi masih banyaknya usulan bantuan perahu dan motor tempel yang diajukan masyarakat dalam musyarawah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat distrik baru-baru ini.
Menurut Tingginehe, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, bantuan perahu dan motor tempel yang telah diberikan selama ini belum berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi para nelayan khususnya nelayan lokal.
Hal itu antara lain karena para nelayan lokal tidak memahami secara baik cara penggunaan alat tangkap yang diberikan sehingga hasil yang didapat tidak maksimal. Karena itu mulai tahun ini pihaknya akan fokus pada kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis kepada para nelayan. Termasuk melakukan pendampingan bagi para nelayan.
Namun demikian, mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyatakan penghentian bantuan perahu dan motor tempel hanya bersifat sementara.
“Jadi bukan kita hentikan total. Kalau ada dana dari Provinsi atau Otsus kan bisa saja ada. Juga dari DAK bisa saja. Memang dari APBD kita tidak programkan tapi bisa saja dari dana lain dia bisa muncul," ucap dia.
Sekiranya masyarakat sangat membutuhkan, dia berharap kebutuhan itu bisa ditanggulangi oleh masyarakat sendiri melalui dana desa atau dana kampung. Nilai anggaran yang masuk ke kampung rata-rata sudah mencapai 1 miliar lebih.
“Kan ada dana kampung jadi kalau memang betul-betul prioritas dibutuhkan untuk motor tempel misalnya, itukan bisa dianggarkan. Jadi satu kampung 2 unit saja itu sudah cukup. Bisa dianggarkan kan dana kampung setiap tahun 1 miliar lebih itu," pungkas Tingginehe.***
