Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga di Sorong, Kamis, mengatakan BSPS tersebut merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Maksudnya adalah supaya mendorong dan meningkatkan kelayakan hidup bagi masyarakat penerima bantuan," kata Penjabat Wali Kota Sorong George Yarangga.
Ia mengakui bahwa kondisi rumah tidak layak huni yang ada di Kota Sorong masih menyebar dimana-mana.
"Dengan bantuan ini tentunya dapat meringankan beban masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah sehingga jumlah rumah tidak layak huni dapat berkurang secara bertahap," katanya.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harvey Malaihollo menyatakan bantuan BSPS tersebut merupakan amanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07/PRT/M/2022.
Dia mengatakan anggaran bantuan BSPS ini sebesar Rp2 miliar dibagikan kepada 1.271 kepala keluarga yang menyebar di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
"Khusus untuk Kota Sorong sebanyak 200 penerima manfaat dengan nominal berbeda-benda berdasarkan lokasi tempat tinggal yakni di perkotaan berhak mendapatkan dana Rp23.500.000 per orang dan daerah pegunungan serta pesisir mendapatkan Rp40.000.000," kata Harvey Malaihollo.
Ia menjelaskan, berbeda nominal BSPS ini karena dilihat dari biaya transportasi untuk mengangkut bahan bangunan ke daerah pesisir lebih mahal dibandingkan di perkotaan.
Dia mengatakan, dari 200 penerima itu, masing-masing kelurahan memilih 20 orang sebagai penerima manfaat dari Program BSPS.
Harvey Malaihollo berharap agar penerima manfaat menggunakan bantuan ini sesuai dengan substansi bantuan tersebut.
"Bagi penerima yang bandel memanfaatkan keadaan tersebut akan disetop karena ada kaki tangan kami yang mengawasi di lapangan," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: 200 orang dari Kota Sorong terima Program BSPS
