Manokwari, Papua Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat akan mengoptimalkan pengelolaan berbagai potensi sektor kelautan terutama perikanan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw di Manokwari, Papua Barat, Jumat, mengatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengoptimalkan pengelolaan hasil tangkapan ikan.
"Kami sudah menghadap Pak Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, sudah paparkan potensi ikan," katanya.
Menteri KP, kata dia, memberikan respons positif terhadap rencana Pemerintah Papua Barat dengan merevitalisasi kurang lebih 100 kapal ikan yang pernah disita oleh KKP.
Kapal ikan itu nantinya dihibahkan kepada pemerintah provinsi guna mendukung operasional penangkapan ikan di perairan Papua Barat.
"Ratusan kapal yang sekarang ada di Teluk Etna, Kabupaten Kaimana, akan direvitalisasi," kata Waterpauw.
Menurut dia, selama ini pengelolaan hasil tangkapan ikan belum maksimal karena pemerintah provinsi kesulitan mencari investor untuk membangun cold storage (gudang beku).
Solusi yang ditempuh dalam waktu dekat adalah bekerja sama dengan provinsi sekitar seperti Maluku dan Maluku Utara, yang memiliki ruang penyimpanan ikan berkapasitas besar.
"Dua provinsi itu sudah punya cold storage besar, kita bisa kolaborasi dengan mereka," ujar dia.
Waterpauw menekankan bahwa banyak kapal dari provinsi lain kerap melakukan penangkapan ikan di perairan Papua Barat.
Kondisi ini perlu disikapi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar bersinergi mengoptimalkan pengelolaan potensi kelautan.
Kapal yang nantinya direvitalisasi oleh KKP akan diberikan kepada nelayan, sehingga mampu melakukan penangkapan ikan dalam jumlah banyak.
"Dalam radius tertentu ada kehidupan terang benderang di laut. Kapal-kapal itu bukan milik masyarakat Papua Barat," ujar Waterpauw.
Ia mengajak semua elemen masyarakat di Papua Barat memanfaatkan kekayaan sumber daya alam, dan mengubah mental ketergantungan terhadap dana otonomi khusus (otsus).
Sebab, dana tersebut yang dikucurkan dari pemerintah pusat suatu ketika akan dihentikan.
"Mari kita mulai kelola kekayaan yang Tuhan sudah beri untuk kita," ucap dia.
