JDP: Pemerintah utamakan pendekatan damai di Nduga

Juru Bicara Jaringan Damai Papua Yan Christian Warinus saat ditemui di Manokwari, Jumat (10/2/2023). (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)

Supaya dapat memberi kepastian hukum bagi warga sipil setempat, bahwa mereka terlindungi

Manokwari (ANTARA) - Jaringan Damai Papua (JDP) menyarankan agar Pemerintah mengedepankan pola pendekatan damai untuk mengatasi berbagai aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

"Presiden Jokowi dan jajarannya lebih mengedepankan pendekatan damai," kata Juru Bicara JDP Yan Christian Warinussy di Manokwari, Jumat.

Ia menjelaskan pola pendekatan damai bertujuan memberi kepastian hukum bagi warga sipil di wilayah Distrik Paro, Nduga, saat TNI-Polri menjalankan operasi penyelematan Pilot Susi Air Philip Max Marthin yang disandera KKB.

JDP meyakini bahwa pendekatan damai yang hendak didorong Presiden Joko Widodo melalui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mesti dikawal.

"Supaya dapat memberi kepastian hukum bagi warga sipil setempat, bahwa mereka terlindungi," ujar Yan Christian.

Ia melanjutkan, JDP menyerukan agar pimpinan KKB menghentikan penggunaan kekerasan bersenjata sehingga warga sipil yang berada di wilayah konflik terlindungi dari segala bentuk gangguan.

Oleh sebab itu, kedua belah pihak baik TNI-Polri maupun KKB harus menghindari pola militerisme yang akan menimbulkan traumatis bagi warga sipil.

"Demi kepentingan usaha penyelamatan pilot asal Selandia Baru tersebut," ucap Christian.

JDP, kata dia, terus menyuarakan agar Pemerintah Indonesia dan KKB dapat menempuh jalan damai melalui dialog kemanusiaan.

Langkah tersebut bertujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata di Tanah Papua yang eskalasinya terus meningkat.

Pihak KKB dapat menunjuk komunikator untuk memulai setiap percakapan dengan pemerintah khususnya TNI dan Polri dengan tujuan jangka panjang demi menciptakan perdamaian di Tanah Papua.

"Yang terpenting ada keinginan bersama untuk dimulainya dialog kemanusiaan dan atau dialog damai," ujar Yan Christian.

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) Provinsi Papua Barat Pendeta Sherly Parinussa menuturkan bahwa konflik berkepanjangan yang terus terjadi sudah semestinya dihentikan karena banyak warga sipil menjadi korban.

Gereja melihat segala bentuk kekerasan dan penindasan kepada masyarakat sipil perlu dilawan dengan kasih yang artinya senantiasa menyerukan perdamaian bagi kehidupan umat manusia di Tanah Papua.

"Gereja berdiri di tengah persoalan karena ada masalah kemanusiaan akibat dari konflik yang terus terjadi," jelas Sherly.

Ia menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi korban dari upaya TNI-Polri menyelamatkan pilot yang disandera KKB, sebaliknya KKB diharapkan tidak memanfaatkan warga sipil untuk melancarkan kepentingan tertentu.

Selama ini, ribuan warga sipil menjadi korban atas konflik bersenjata yang melibatkan KKB dan TNI-Polri di Tanah Papua.

"Kerahkan intelijen dan lakukan dengan seluruh kemampuan mengejar pelaku secara profesional. Jangan masyarakat sipil disisir lalu diinterogasi berlebihan," pesan Sherly.