Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran seleksi pejabat eselon II, III dan IV untuk menduduki jabatan struktural di lingkup pemerintahan setempat.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Kamis, menyebut pendaftaran seleksi pejabat eselon II, III dan IV akan dibuka mulai Maret mendatang.
Langkah itu ditempuh guna mendukung dan mempercepat proses kesiapan administrasi pemerintahan sehingga aktivitas pemerintahan sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya.
"Penempatan komposisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan dibuka secara umum. Siapapun bisa mencalonkan diri asalkan memenuhi kriteria," jelas Musa'ad.
Syarat seleksi jabatan yang menjadi perhatian bagi setiap kandidat yaitu memiliki kompetensi, termasuk di dalamnya menyangkut keahlian dalam bidangnya dan juga kepangkatan.
"Tidak mungkin misalnya pangkat IV A kemudian dipaksakan untuk menjadi kepala dinas, itu tidak bisa dan kita akan pastikan bahwa ada kecocokan antara kompetensi dan pangkatnya," kata Musa'ad yang sebelumnya menjabat Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Papua.
Hal lain yang menjadi pertimbangan saat pengangkatan pejabat di Papua Barat Daya yaitu melihat aspek representasi.
"Komposisi jabatan ini merupakan awal mula untuk Papua Barat Daya, maka kami selaku Penjabat Gubernur akan memperhatikan usulan tokoh masyarakat. Selain itu, seleksi ini sifatnya eksklusif dan terbuka sehingga tidak ada yang ditutupi dengan hal tersebut," jelasnya.
Menurut dia, penempatan pejabat yang nantinya akan menduduki jabatan eselon II, III dan IV akan mempertimbangkan sisi keadilan dan keberimbangan.
"Dua hal ini pun akan menjadi acuan dalam proses seleksi nantinya. Semua proses ini akan tetap memperhatikan aspek regulasi yang ada," ujarnya.
Saat ini terdapat 16 pelaksana tugas eselon II yang telah menerima SK untuk membantu penjabat gubernur guna menyiapkan administrasi Pemprov Papua Barat Daya dengan masa tugas selama tiga bulan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi.
"Jika bekerja beres maka bisa diperpanjang hingga nanti kita akan membuka seleksi jabatan definitif," kata Musa'ad.
