Komisi I DPR minta aparat keamanan tindak tegas KKB

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta TNI-Polri menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua, yang membakar Pesawat Susi Air PK-BVY pada Selasa (7/2).

"Pemerintah melalui TNI-Polri harus bersikap tegas walaupun terukur, perbuatan kejam dan brutal ini tidak dapat ditolerir lagi," kata Dave dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dave menyebut teror yang dilakukan KKB itu jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM), serta merusak pembangunan kesejahteraan sosial.

"Perbuatan mereka bukan hanya melawan hukum, akan tetapi menginjak-injak hak asasi para korban, masyarakat umum dan merusak pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum dan warga Papua khususnya," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan diperlukan penanganan khusus dan strategi baru dalam penanganan keamanan di Papua, mengingat eskalasi konflik yang meningkat beberapa waktu belakangan.

"Jadi eskalasinya meningkat dan itu bukan hanya analisis. Saya rasa teman-teman media juga melihat, sehingga perlu penanganan khusus dan strategi baru untuk pendekatan penanganan Papua," kata Meutya di Gedung DPR RI, Selasa (7/2).

Ia juga meminta agar pihak TNI mengupayakan pembebasan pilot Pesawat Susi Air PK-BVY berkebangsaan Selandia Baru, Philip Merthens, yang disandera oleh KKB.

"Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera agar bisa segera dibebaskan," ujarnya.

Meutya menyebut Komisi I DPR RI mendorong pula adanya tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme yang dapat menjadi landasan hukum dalam rangka upaya pengamanan di Papua.

"Kami mendorong agar segera tidak lanjut dari Perpres yang sudah disetujui Komisi I DPR, pelibatan TNI untuk tangani terorisme. Jadi mungkin itu yang kemarin diminta teman-teman TNI. Jadi karena itu mereka merasa bisa melakukan penanganan dengan baik di Papua," tuturnya.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya meminta TNI untuk dapat terus bersiaga dan mengedepankan humanisme dalam melakukan pengamanan di Papua.

"Jadi sikap humanis yang terukur dan tetap tegas terhadap pelanggaran aksi-aksi teror. Tentu TNI harus tegas. Tapi pendekatan keseharian terhadap kelompok tersebut juga harus dilakukan secara dialogis atau humanis serta berjalan bersama-sama," kata Meutya.

Sebelumnya, Selasa (7/2), KKB Pimpinan Egianus Kogoya membakar pesawat jenis Pilatus Porter milik Susi Air yang dikemudikan Philip Merthens asal Selandia Baru dengan membawa lima orang penumpang, termasuk seorang bayi.

Tindakan pembakaran itu dilakukan sejumlah anggota KKB di Lapangan Terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua.

Pada hari yang sama, KKB pimpinan Egianus Kogoya juga dilaporkan menyandera 15 pekerja bangunan yang sedang membangun puskesmas di distrik yang sama dengan lokasi pembakaran Pesawat Susi Air.

Adapun, Rabu (8/2), Komandan Satgas Damai Cartenz Komisaris Besar Polisi Faizal Rahmadani mengatakan personel TNI dan Polri sudah berhasil mengevakuasi sebanyak 15 orang pekerja bangunan tersebut di Paro ke Timika.

Namun, Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi Brigadir Jenderal TNI Juinta Omboh Sembiring mengatakan hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air Philip Merthens yang disandera kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua, belum diketahui.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi I DPR minta aparat keamanan tindak tegas KKB di Papua