Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Manokwari, Papua Barat, mengapresiasi peran Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang telah memperjuangkan hak bagi warga Tionghoa di Indonesia.
Ketua PSMTI Manokwari Alexander Irsandi di Manokwari, Sabtu, mengatakan bahwa perjuangan Gus Dur kemudian dilanjutkan oleh sejumlah tokoh penting termasuk Presiden Joko Widodo yang pada akhirnya menghilangkan sekat antara warga Tionghoa dan pribumi.
"Kami (warga Tionghoa) sangat berterima kasih kepada Gus Dur. Sekarang tidak ada lagi istilah pribumi dan non pribumi," kata Alexander.
Menurut dia, kehadiran pemerintah yang menjamin hak setiap warganegara berdampak positif terhadap eksistensi paguyuban Tionghoa.
Sehingga, perayaan Tahun Baru Imlek dapat terselenggara dengan baik sesuai ekspektasi seluruh masyarakat Tionghoa.
Untuk tahun 2023, Tahun Baru Imlek dimaknai warga Tionghoa sebagai momentum kebangkitan perekonomian nasional setelah dihantam pandemi COVID-19 kurang lebih dua tahun.
Warga Tionghoa juga berkomitmen merawat pluralisme bangsa hingga masa mendatang terutama di Papua Barat yang dikenal sebagai provinsi dengan indeks kerukunan dan toleransi umat beragama tertinggi.
"Kami sangat mendukung kerukunan beragama. Warga Tionghoa itu ada berbagai agama, Kristen, Khonghucu, ada juga yang Islam," ucap Alexander.
Warga Tionghoa di Manokwari, sambung dia, akan merayakan Tahun Baru Imlek 2023 secara sederhana dengan masing-masing keluarga.
Setelah 15 hari atau masa cap go meh, PSMTI Manokwari berencana melaksanakan berbagai kegiatan sosial seperti pembagian sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Tapi kami masih godok dulu, bakti sosial yang bagaimana akan kami laksanakan," ujar Alexander.
Ia menuturkan, PSMTI Manokwari senantiasa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19 yakni penyelenggaraan vaksinasi massal.
"Supaya masyarakat bisa ikut vaksin, kami siapkan sembako," ucap dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PSMTI Manokwari apresiasi peran pemerintah
