"Itu merupakan solusi dan upaya kita untuk menjawab catatan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga ke depan menjadi prioritas kita dalam RAPBD," katanya dalam apel pagi di Stadion Sanggeng Manokwari, Senin.
Dia meminta pemerintah kabupaten merancang pengoptimalan pemanfaatan balai-balai latihan kerja yang sudah ada di wilayah masing-masing.
"Sedangkan yang belum, mohon dengan sangat para bupati atau wakil bupati, bahas ini dengan baik agar kita rentangkan mumpung ini ada perubahan anggaran," katanya.
Gubernur mengemukakan bahwa pemanfaatan BLK yang ada di kabupaten harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing daerah.
Para kepala daerah, menurut dia, harus mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja.
"Harapannya masyarakat kita bisa diterima bekerja, sehingga berkurang juga tingkat pengangguran kita di daerah," katanya.
Dia juga meminta pemerintah kabupaten memprioritaskan kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemanfaatan BLK, termasuk kelompok perempuan, anak muda, dan orang asli Papua (OAP).
Para kepala daerah, menurut dia, harus mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja.
"Harapannya masyarakat kita bisa diterima bekerja, sehingga berkurang juga tingkat pengangguran kita di daerah," katanya.
Dia juga meminta pemerintah kabupaten memprioritaskan kelompok-kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemanfaatan BLK, termasuk kelompok perempuan, anak muda, dan orang asli Papua (OAP).
