Sorong (ANTARA) - Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, menyerahkan sejumlah bantuan sosial dan keagamaan bagi pemerintah daerah guna melayani masyarakat.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka selaku ketua tim usai rapat bersama Pemerintah Daerah Papua Barat di Kota Sorong, Senin secara simbolis menyerahkan bantuan Kemensos BLT BBM kepada sebanyak 9.201 keluarga penerima manfaat dengan total anggaran senilai Rp2,7 miliar.
Selain itu, menyerahkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial latensi berupa sembako senilai Rp26 juta untuk 26 keluarga penerima manfaat di Kota Sorong.
Bantuan rehab tiga rumah ibadah kepada umat Kristen di Kota Sorong senilai Rp50 juta. Pembangunan gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu pada Kemenag kabupaten Teluk Bintuni senilai Rp3 miliar dan bantuan pembangunan kelas sekolah Islam Kabupaten Fakfak senilai Rp4 miliar.
Diah Pitaloka mengatakan bahwa bantuan yang diberikan Komisi VIII bersama mitra Kementerian tersebut guna mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat.
Sesuai dengan tugas Komisi VIII yakni bidang sosial, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penanggulangan bencana alam.
Ia mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini Komisi VIII DPR RI ingin melihat langsung kemajuan dan perkembangan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat
"Kami ingin mendengar informasi bahkan masukkan dari pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat tentang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan bidang tugas kami," ujarnya.
Ditambahkan bahwa ada beberapa hal usulan pemerintah daerah di Papua Barat yang menjadi catatan untuk ditindaklanjuti yakni bidang keagamaan penambahan kuota haji, penanganan banjir, pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, serta bantuan-bantuan sosial yang menjadi hal masyarakat di Papua Barat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi VIII DPR RI serahkan bantuan sosial bagi Papua Barat
DPR RI serahkan bantuan sosial bagi masyarakat Papua Barat
Selasa, 11 Oktober 2022 4:09 WIB
bantuan yang diberikan Komisi VIII bersama mitra Kementerian tersebut guna mendorong percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat