Manokwari (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menginstruksikan jajaran pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya agar memaksimalkan belanja produk lokal dengan memanfaatkan APBD agar bisa mendorong tumbuhnya perekonomian sekaligus menekan laju inflasi.
"Jangan simpan uang itu. Bapak Presiden sudah ulang-ulang menyampaikan bahwa kita akan mengalami krisis ekonomi jika anggaran yang ada tidak dibelanjakan untuk membeli produk-produk lokal," kata Paulus Waterpauw saat menggelar rapat kerja dengan Pemkab Sorong di Sorong, Papua Barat, Rabu.
Ia menyebutkan pemanfaatan APBD sebesar 40 persen untuk belanja produk lokal sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) pascapandemi COVID-19.
"Bapak-Ibu kepala dinas terjemahkan itu, sebab kalau kita tidak memenuhi itu maka nanti akan mendapatkan penalti, ada sanksinya," ujarnya.
Gubernur mengemukakan bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah memiliki relevansi erat dengan penyerapan anggaran. Semakin besar anggaran yang digelontorkan untuk membelanjakan produk-produk lokal maka akan berimbas langsung pada naiknya pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Waterpauw mengajak jajaran Pemkab Sorong untuk responsif dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.
Guna meningkatkan dan mengefektifkan pemanfaatan produk lokal, Gubernur Waterpauw meminta setiap Pemda di Papua Barat wajib menghadirkan produk-produk lokal seperti kuliner dan usaha kerajinan pelaku UMKM dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemda.
Dengan demikian, katanya, produk-produk lokal yang dihasilkan para pelaku UMKM mendapatkan pasaran yang jelas yang akan berimplikasi pada tumbuh kembangnya ekonomi riil dan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Pernyataan Gubernur Waterpauw itu mendapat dukungan dan sambutan luas dari warga Kabupaten Sorong, sebab rapat kerja itu juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah itu.
"Kalau ada acara-acara seperti ini, harus ada pisang, singkong, paetatas, keladi, jagung, yang memang produk lokal. Tentu yang akan menikmati pendapatannya yaitu Mama-mama Papua, para petani dan nelayan kita," ujar Waterpauw.
Berdasarkan hasil rapat Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan dengan jajaran Pemprov Papua Barat di Manokwari, Senin (29/8) diketahui bahwa penyerapan APBD di Papua Barat hingga kini masih rendah, yakni masih bawah 40 persen.
"Kalau serapan APBD masih rendah bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang terpuruk dua tahun terakhir," kata Panjaitan usai rapat asistensi serapan anggaran di wilayah Papua Barat.
Dia mencontohkan untuk Provinsi Papua Barat saja penyerapan APBD 2022 baru mencapai 34,24 persen atau terealisasi Rp2,32 triliun dari total anggaran sebesar Rp6,77 triliun.
Melalui asistensi yang dilakukan Kemendagri, diharapkan para inspektorat bisa mengawasi dan mendorong penyerapan anggaran di daerahnya masing-masing.
Setiap daerah terutama kuasa pengguna anggaran, diminta membuat peta pencairan anggaran sehingga memiliki acuan untuk pelaksanaan pembayaran sesuai dengan mekanisme keuangan.
