Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Manokwari, Papua Barat hingga kini tidak memberikan rekomendasi kepada pihak manapun untuk memperdagangkan daging sapi ke luar daerah guna mempertahankan swasembada pangan di wilayah itu.
Kepala DPKP Manokwari Kukuh Saptoyudo di Manokwari, Selasa, mengatakan hingga saat ini Kabupaten Manokwari tetap mempertahankan program swasembada pangan khususnya daging sapi karena populasi sapi di wilayah itu termasuk yang terbanyak di Papua Barat.
Meski demikian, Pemkab Manokwari menghadapi tantangan berat untuk tetap mempertahankan swasembada daging sapi.
Ada banyak oknum pengusaha, katanya, secara diam-diam mengirim daging sapi ke luar daerah menggunakan angkutan truk tanpa sepengetahuan petugas.
Selain itu, sesuai rencana kerja induk Provinsi Papua Barat, pengembangan swasembada daging ke depan difokuskan pada hewan ternak lain yaitu babi.
Pengawasan juga dilakukan oleh DPKP Manokwari terhadap potensi masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sempat merebak di sejumlah wilayah di tanah air baru-baru ini.
Pemantauan dilakukan khususnya di jalur darat lantaran terdapat indikasi daging sapi dari Manokwari dibawa ke luar daerah melalui jalan darat ke Kota Sorong dan daerah lainnya.
Adapun untuk pengawasan di Pelabuhan Manokwari dan Bandara Rendani dilakukan oleh pihak Karantina Pertanian.
Kepala DPKP Manokwari Kukuh Saptoyudo di Manokwari, Selasa, mengatakan hingga saat ini Kabupaten Manokwari tetap mempertahankan program swasembada pangan khususnya daging sapi karena populasi sapi di wilayah itu termasuk yang terbanyak di Papua Barat.
Meski demikian, Pemkab Manokwari menghadapi tantangan berat untuk tetap mempertahankan swasembada daging sapi.
Ada banyak oknum pengusaha, katanya, secara diam-diam mengirim daging sapi ke luar daerah menggunakan angkutan truk tanpa sepengetahuan petugas.
Selain itu, sesuai rencana kerja induk Provinsi Papua Barat, pengembangan swasembada daging ke depan difokuskan pada hewan ternak lain yaitu babi.
"Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Manokwari juga menjadi unsur lain yang akan memberatkan program swasembada daging sapi karena pasti konsumsi daging sapi akan meningkat berkali-kali lipat," jelasnya.
Hal lain yang juga turut mempengaruhi program swasembada daging sapi di Manokwari yaitu terjadinya praktik pemotongan ternak betina produktif. Jika ingin tetap mempertahankan swasembada daging sapi maka pemotongan ternak betina produktif harus dihentikan.
Hal lain yang juga turut mempengaruhi program swasembada daging sapi di Manokwari yaitu terjadinya praktik pemotongan ternak betina produktif. Jika ingin tetap mempertahankan swasembada daging sapi maka pemotongan ternak betina produktif harus dihentikan.
"Kalau hewan ternak betina produktif dipotong, ya sudah, itu menjadi rawan ke depan," ujarnya.
Hingga saat ini DPKP Manokwari belum memiliki lagi Rumah Potong Hewan (RPH) setelah fasilitas sebelumnya yang berada di dekat Bandara Rendani Manokwari sudah dibongkar dampak dari rencana perpanjangan landas pacu bandara itu.
Pemotongan ternak sapi saat ini dilakukan di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang sudah mendapatkan izin dari Pemkab setempat.
"Petugas kami jumlahnya terbatas untuk melakukan pengawasan. Dengan tenaga yang terbatas, kami terus berupaya melakukan pengawasan untuk memastikan ketersediaan daging sapi di Manokwari tetap terjaga, karena itu yang utama," jelas Kukuh.
Pemotongan ternak sapi saat ini dilakukan di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang sudah mendapatkan izin dari Pemkab setempat.
"Petugas kami jumlahnya terbatas untuk melakukan pengawasan. Dengan tenaga yang terbatas, kami terus berupaya melakukan pengawasan untuk memastikan ketersediaan daging sapi di Manokwari tetap terjaga, karena itu yang utama," jelas Kukuh.
Pengawasan juga dilakukan oleh DPKP Manokwari terhadap potensi masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) yang sempat merebak di sejumlah wilayah di tanah air baru-baru ini.
Pemantauan dilakukan khususnya di jalur darat lantaran terdapat indikasi daging sapi dari Manokwari dibawa ke luar daerah melalui jalan darat ke Kota Sorong dan daerah lainnya.
Adapun untuk pengawasan di Pelabuhan Manokwari dan Bandara Rendani dilakukan oleh pihak Karantina Pertanian.
