Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Amus Atkana mengimbau seluruh komisioner KPU di daerah tersebut bekerja maksimal untuk mengurangi potensi masalah pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2019.
"Faktor penyelenggara cukup besar dalam menciptakan kondusifitas pelaksanaan pemilu. Loyalitas pada tugas dan ketaatan pada aturan menjadi unsur penting bagi seluruh komisioner KPU," kata Amus pada rapat koordinasi yang dilaksanakan Kapolda Papua Barat di Manokwari, Kamis.
Amus menekankan, dirinya tak akan segan-segan memberhentikan komisioner yang terbukti melakukan pelanggaran berat terkait kode etik penyelenggara. Nama baik institusi dan profesi harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap KPU terus meningkat.
"Saya pernah memecah 22 orang komisioner KPU, dan belum lama ini saya memberikan warning (peringatan) kepada dua orang. Prinsip saya masih banyak orang baik yang bisa menggantikan komisioner bermasalah," ujarnya.
Ia mengingatkan, integritas penyelenggara pemilu wajib dijaga oleh seluruh anggota KPU kabupaten kota dan provinsi. Hal ini cukup berpengaruh terhadap kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pemilu
"Jangan pernah manfaatkan kapasitas yang dimiliki untuk memenenang rekan, sahabat dan keluarga yang maju pada kontestasi pemilu legislatif nanti. Itu berbahaya karena bisa memicu kekacauan," ujarnya lagi.
Ia mengajak semua komisioner bekerja sesuai aturan dan bekerja secara tulus agar Papua Barat aman sebelum hingga setelah pencoblosan.
Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja pada kesempatan itu juga mengingatkan personilnya bersikap netral pada pemilihan legislatif serta pemilihan presiden. Anggota Polri yang terbukti melanggar bisa dikenakan sanksi pemecatan.
"Kalau Bhayangkari atau istri anggota Polri mencalonkan diri tidak dilarang. RT Tapi suami tidak boleh membantunya. Kalau ada anggota kami yang bermain politik, silahkan kirim video. Nanti saya proses," kata Kapolda.
Ia mengemukakan, sudah ada jenderal yang dicopot karena tidak bersikap netral dalam pemilu. Hal serupa diharapkan tidak terjadi di Papua Barat, baik bagi para perwira maupun personil biasa.
Rodja mengajak, masyarakat, partai politik dan seluruh elemen terkait saling mengawasi. Sehingga semua dapat menjalankan tugas sesuai peran masing-masing-masing.
