Kepala Bidang Budidaya Perikanan DPKP Manokwari, Dedi Aryana di Manokwari Selasa mengatakan jajarannya masih menggunakan data tahun 2012 dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan pemberdayaan nelayan.
"Hampir sepuluh tahun belum ada data terbaru jumlah nelayan di wilayah Kabupaten Manokwari, karena kami masih terkendala di anggaran dan tenaga untuk melakukan pendataan di lapangan," kata Dedi Aryana.
Jjumlah nelayan Manokwari yang terdata pada DPKP berdasarkan kepemilikan Kartu Nelayan dan Asuransi sekitar 1.500 orang, tersebar pada sembilan distrik .
Menurut Dedi, jumlah nelayan di Manokwari perlu dilakukan pendataan kembali. Saat ini DPKP sedang menyiapkan usulan pendataan ulang di tahun anggaran 2023.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua Barat Ferry Michael Auparay di Manokwari, berharap pemerintah dapat memperkuat pendataan sistematis terhadap nelayan dan potensi perikanan di Provinsi Papua Barat.
Dengan sistem data nelayan yang terintegrasi dengan potensi perikanan, akan mempermudah investor dalam melakukan investasi perikanan di Papua Barat, khususnya Manokwari.
"Potensi perikanan Papua Barat sangat menjanjikan, namun dibutuhkan komitmen Pemerintah dalam menyajikan data nelayan dari sisi pemberdayaan sekaligus menyediakan peluang pasar dengan masuknya investor," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong Kabupaten Manokwari menjadi salah satu model percontohan kampung nelayan sehat.
Saat meninjau lokasi pengungsian nelayan yang terdampak kebakaran di permukiman perumahan Kompleks Borobudur, Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021), Menteri Trenggono berjanji untuk membahas hal itu di tingkat kementerian yang dipimpinnya.
"Saya akan bawa pembahasan ini di tingkat kementerian dahulu, ke depan diharapkan kita bisa perbaiki segera, sarana dan fasilitas disini, dan hal ini akan saya bawa saat rakor dengan Pak Wapres, agar tidak terlalu lama ini akan menjadi kampung nelayan yang baik, sehat," ujarnya saat itu.
