Raperda inisiatif DPRD Wondama dikonsultasikan ke Kemenkum HAM

Para anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama saat rapat pembahasan tiga raperda inisiatif. (ANTARA/HO-Zack Tonu B)

Kami menargetkan tiga raperda itu bisa disahkan menjadi perda dalam tahun ini. Ketiga raperda itu merupakan raperda inisiatif DPRD

Wasior (ANTARA) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mengonsultasikan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) ke Kementerian Hukum dan HAM serta beberapa kementerian terkait.

Ketua Bapemperda DPRD Teluk Wondama Kristian G Torey di Isei, Kamis, mengatakan tiga raperda inisiatif dari kalangan wakil rakyat itu terdiri atas raperda tentang pendidikan, raperda tentang pasar modern dan raperda tentang tera ulang.

"Kami menargetkan tiga raperda itu bisa disahkan menjadi perda dalam tahun ini. Ketiga raperda itu merupakan raperda inisiatif DPRD," jelas Torey.

Torey menjelaskan, raperda tentang pendidikan antara lain mengatur tentang pendidikan yang pembiayaannya bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus), termasuk pendidikan afirmasi untuk orang asli Papua seperti AdiK (afirmasi pendidikan tinggi) dan AdeM (afirmasi pendidikan menengah).

“Itu yang nanti kita tata kembali mana-mana yang masih kurang. Karena selama ini di sebelah (eksekutif) untuk afirmasi itu belum jelas, kemungkinan masih pakai peraturan bupati. Karena afirmasi itu ada yang langsung dari pusat (APBN), ada yang dari Otsus dan juga dari APBD," terang Torey.

Sementara raperda tentang pasar modern dipersiapkan dalam rangka penataan pasar maupun pusat-pusat niaga seperti swalayan, minimarket hingga supermarket yang diprediksi akan banyak bermunculan di Wondama seiring dengan perkembangan daerah.

"Jadi diatur untuk swalayan yang ada tentang jam buka dan tutup. Bagaimana operasionalnya agar tidak mematikan usaha-usaha kecil yang ada ini," jelas politisi Partai Nasdem itu.

Setelah dikonsultasikan ke Kemenkum HAM, maka tahapan selanjutnya adalah uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Setelah itu barulah bisa mendapatkan penomoran setelah melalui tahapan sinkronisasi akhir oleh Biro Hukum Provinsi dan Kemenkum HAM.

"Kalau berjalan mulus, harapannya di November nanti bisa disahkan jadi perda. Nanti akan disahkan bersama dua raperda sebelumnya yaitu raperda tentang pembentukan peraturan kampung dan raperda tentang pembentukan produk hukum daerah," ujar Torey.