Selain itu, pendekatannya tidak cukup hanya berdialog, berkomunikasi, berkoordinasi, tetapi juga berkolaborasi dengan mengeksekusi rencana-rencana pemerintah saat ini untuk kemajuan Tanah Papua Barat, kata Panglima Kodam (Pangdam) XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa SE MTr (Han), saat menjadi salah satu narasumber pada acara Para-Para Masyarakat Adat yang digelar di Swiss-Belhotel Manokwari, Papua Barat, Rabu.
Kegiatan tersebut merupakan sarasehan dan silaturahmi seluruh elemen yang ada di Papua Barat dengan tujuan memajukan wilayah tersebut.
Pangdam menjelaskan saat dirinya ditugaskan di Tanah Papua bertekad untuk bekerja dengan maksimal dan totalitas, selain itu juga pertanggungjawabannya telah diangkat sebagai anak adat.
“Permasalahan di sini bagaimana kita harus berinteraksi sesama manusia, sehingga saya berusaha untuk mendalami orang Papua," ujarnya.
Ia juga menuturkan langkah lainnya saat ini harus banyak bersilaturahmi seperti kegiatan para-para tersebut. Karena menurutnya sebagai makhluk sosial harus selalu berkomunikasi dan bergaul walaupun mungkin selama bergaul ada beberapa konflik, itulah bagian dari dinamika.
“TNI bekerja dan bertugas di Tanah Papua berdasarkan undang-undang di mana undang-undang ini ada Operasi Militer Perang dalam rangka menjaga keamanan, kedaulatan, ancaman dari penjajah," katanya pula.
Selain itu, kata Pangdam lagi, Operasi Militer Selain Perang isinya adalah ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang semuanya itu ada di masyarakat sendiri.
Hal tersebut, menurutnya, yang mendasari TNI berada di Papua, selain itu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa juga menyampaikan bahwa status di wilayah Papua sama dengan wilayah lainnya di Indonesia, sehingga operasi-operasi yang ada di Tanah Papua ini adalah operasi pembinaan teritorial.
“Itulah yang mendasari saya sebagai Pangdam menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa operasi yang ada saat ini adalah operasi pembinaan teritorial,” ujarnya pula.
Dia menambahkan, saat ini dirinya dengan forkopimda berusaha kompak, bersatu karena di wilayah Papua Barat terdapat tradisi yang bernama satu tungku tiga batu yang sesuai dengan tema kegiatan tersebut yang isinya ada suku adat, agama, dan pemerintah.
“Bagaimana kita memberdayakan Orang Asli Papua, memang benar bahwa pemerintah harus berpihak terhadap masyarakat, sehingga semua yang ada di sini baik itu aturan, regulasi endingnya harus bagaimana masyarakat sejahtera,” kata Pangdam pula.
