Deputi Bidang Akuntan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Sally Salamah mengatakan BPKP hadir di Provinsi Papua Barat Daya untuk memperkuat pengawasan pembangunan guna mewujudkan pencapaian target-target pemerintah daerah.
Menurutnya, kehadiran perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya terkait pembinaan dan penyelenggaraan, baik itu pengendalian intern manajemen risiko dan juga peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah, guna memastikan implementasi pembangunan di wilayah ini benar-benar optimal sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku.
"Harapannya adalah para aparat pengawasan internal pemerintah (apip) di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh pemda lainnya itu bisa kami bantu untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan maupun kapabilitasnya guna memaksimalkan pengawasan," jelas Sally usai menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya Edi Sunardi oleh Gubernur Elisa Kambu di Papua Barat Daya, Jumat.
Dia mengatakan BPKP setiap awal tahun selalu menerbitkan agenda prioritas pengawasan. Pada 2025 ini tema yang diusung adalah pengawasan dalam rangka mengawal kemandirian bangsa.
"Fokus pengawasan pada tujuh sektor strategis pembangunan dan juga ada 79 topik prioritas. Salah satunya adalah Program makan bergizi gratis (MBG)," kata Sally.
"Yang kami kawal tidak hanya di Provinsi Papua Barat Daya tapi di seluruh Indonesia. Ini kami kawal pelaksanaan program prioritas presiden tersebut," tambahnya.
Pengawasan BPKP perwakilan Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2025 ini mencakup sasaran pengawasan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pelayanan publik dasar guna meningkatkan pemerataan pembangunan.
"Kami di BPKP perwakilan Provinsi Papua Barat Daya akan melakukan di sektor pembangunan infrastruktur, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan dasar berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan pengembangan ekonomi inklusif berkelanjutan," bebernya.
Dia mengatakan setiap akhir tahun hasil pengawasan BPKP ini akan disampaikan dalam bentuk laporan eksekutif kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk nantinya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada BPKP yang bersedia hadir di provinsi ke-38 itu untuk melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan pemerintahan pada pemerintah daerah di provinsi ini.
Dia menekankan, gubernur dan wakil gubernur hingga bupati dan wali kota di Papua Barat Daya telah dilantik untuk periode 2025-2030. Sehingga perencanaan program strategis yang akan dilaksanakan membutuhkan peran BPKP untuk mengawal dan memastikan seluruh perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara transparan.
"Upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan dengan memerlukan kehadiran dan peran perwakilan BPKP," ujarnya.
Dia mengakui bahwa kehadiran BPKP ini sangatlah diperlukan untuk memberikan penguatan implementasi manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penguatan perencanaan serta optimalisasi peran aktif daerah dalam mengawal pembangunan dimaksud.
"Kalau kita mau tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kita baik, pembangunan tata kelola keuangan yang baik, maka kolaborasi ini diperlukan," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2025