Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Pemerintah Provinsi Papua Barat masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada pengelolaan APBD tahun 2018.
Gugernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Jumat, mengatakan, nilai APBD Papua Barat tahun 2018 sebesar Rp.7,3 triliun. Pengelolaan anggaran akan mengacu pada rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.
"Kita juga tentu mengacu RPJM Nasional serta mengakomodir RPJMD pemerintah kabupaten/kota," kata Mandacan.
Ia mengutarakan, anggaran yang masuk dalam struktur APBD tidak seluruhnya akan dikelola pemerintah Provinsi. Sebagian diantaranya merupakan dana transfer yang akan diserahkan pengelolaanya kepada kabupaten/kota.
"Seperti Dana Otsus (otonomi khusus), harus kita transfer ke daerah-daerah. Dalam pengelolaan anggaran kita harus patuh terhadap aturan," sebutnya.
Menurut gubernur, pelimpahan beberapa urusan kepada provinsi juga turut mempengaruhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Seperti pelimpahan urusan pendidikan SMA, pengelolaan bidang perikanan dan kehutanan.
Terkait pembangunan infrastruktur, lanjut Dominggus, jalan dan jembatan masih menjadi kebutuhan mendasar. Ia menginginkan, masyarakat memperolah kemudahan akses transporasi.
Mandacan meyakini, kemudahan transportasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan yang rata-rata berprofesi sebagai petani.
"Kalau jalan bagus, transparansi lancar mereka bisa menjual hasil kebun ke daerah lain. Dengan demikian aktifitas perekonomian desa akan meningkat," ujarnya lagi.
Begitu pula bidang pendidikan yang saat ini masih ada anak-anak di daerah pedalaman dan kepulauan kesulitan mengakses transporasi. Ia ingin, kedepan transporasi tak lagi menjadi hambatan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Gugernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Jumat, mengatakan, nilai APBD Papua Barat tahun 2018 sebesar Rp.7,3 triliun. Pengelolaan anggaran akan mengacu pada rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.
"Kita juga tentu mengacu RPJM Nasional serta mengakomodir RPJMD pemerintah kabupaten/kota," kata Mandacan.
Ia mengutarakan, anggaran yang masuk dalam struktur APBD tidak seluruhnya akan dikelola pemerintah Provinsi. Sebagian diantaranya merupakan dana transfer yang akan diserahkan pengelolaanya kepada kabupaten/kota.
"Seperti Dana Otsus (otonomi khusus), harus kita transfer ke daerah-daerah. Dalam pengelolaan anggaran kita harus patuh terhadap aturan," sebutnya.
Menurut gubernur, pelimpahan beberapa urusan kepada provinsi juga turut mempengaruhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Seperti pelimpahan urusan pendidikan SMA, pengelolaan bidang perikanan dan kehutanan.
Terkait pembangunan infrastruktur, lanjut Dominggus, jalan dan jembatan masih menjadi kebutuhan mendasar. Ia menginginkan, masyarakat memperolah kemudahan akses transporasi.
Mandacan meyakini, kemudahan transportasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan yang rata-rata berprofesi sebagai petani.
"Kalau jalan bagus, transparansi lancar mereka bisa menjual hasil kebun ke daerah lain. Dengan demikian aktifitas perekonomian desa akan meningkat," ujarnya lagi.
Begitu pula bidang pendidikan yang saat ini masih ada anak-anak di daerah pedalaman dan kepulauan kesulitan mengakses transporasi. Ia ingin, kedepan transporasi tak lagi menjadi hambatan.(*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018