Akademisi Universitas Al Azhar Indonesia sekaligus Doktor (S3) Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), Ujang Komarudin, mengatakan bahwa sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus tetap digunakan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Ia membeberkan sistem itu sudah dibuat dengan menggunakan anggaran yang besar, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung proses pelaksanaan pilkada ataupun pemilu ke depan.
"Senang atau tidak senang sistem (Sirekap) yang sudah dibuat dengan anggaran yang begitu besar saat pilpres yang lalu, ya harus dilanjutkan di pilkada," kata Ujang kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Dia membeberkan masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholder) tidak perlu lagi berkutat membahas terkait perlu atau tidaknya penggunaan sistem tersebut.
"Namun, yang harus dipikirkan adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan sistem itu untuk membantu pelaksanaan pilkada maupun pemilu," ujarnya.
Meski begitu, Ujang tetap mengingatkan KPU agar terus membenahi sistem itu sehingga menghindari potensi kesalahan yang bisa timbul di kemudian hari.
"Tapi tentu harus dilakukan dengan evaluasi yang ketat dan total. Jadi ketika banyak masalah pada pilpres dan pileg yang lalu maka ketika dipergunakan dalam pilkada kali ini tentu harus hati-hati," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut.
Menurut dia, sistem itu akan sangat membantu kinerja KPU bila secara maksimal dan valid saat digunakan.
"Jadi harus benar-benar di uji coba dan bukan lagi trial dan error. Jadi harus betul-betul menjaga kinerjanya dengan menghadirkan Sirekap yang baik," kata Ujang.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa Sirekap akan digunakan kembali pada Pilkada 2024.
Dia juga menegaskan bahwa KPU bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi.
"Berkenaan dengan kapasitas traffic Sirekap, Insya Allah bandwidth-nya lebih besar, sehingga traffic-nya lebih baik. Terus juga kemampuan pembacaan Sirekap kami tingkatkan, sehingga tingkat akurasi-nya menjadi lebih baik," kata Idham.
Selain itu, komisioner KPU tersebut juga menyebut simulasi pemakaian Sirekap telah dilakukan di dua tempat, yakni Kota Depok, Jawa Barat, dan Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan).
"Tingkat akurasi-nya mencapai 99 persen lebih. Kami meyakini ke depan akan lebih baik, dan kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ujar dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Akademisi: Sirekap KPU harus tetap digunakan untuk Pilkada 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Ia membeberkan sistem itu sudah dibuat dengan menggunakan anggaran yang besar, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung proses pelaksanaan pilkada ataupun pemilu ke depan.
"Senang atau tidak senang sistem (Sirekap) yang sudah dibuat dengan anggaran yang begitu besar saat pilpres yang lalu, ya harus dilanjutkan di pilkada," kata Ujang kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Dia membeberkan masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholder) tidak perlu lagi berkutat membahas terkait perlu atau tidaknya penggunaan sistem tersebut.
"Namun, yang harus dipikirkan adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan sistem itu untuk membantu pelaksanaan pilkada maupun pemilu," ujarnya.
Meski begitu, Ujang tetap mengingatkan KPU agar terus membenahi sistem itu sehingga menghindari potensi kesalahan yang bisa timbul di kemudian hari.
"Tapi tentu harus dilakukan dengan evaluasi yang ketat dan total. Jadi ketika banyak masalah pada pilpres dan pileg yang lalu maka ketika dipergunakan dalam pilkada kali ini tentu harus hati-hati," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut.
Menurut dia, sistem itu akan sangat membantu kinerja KPU bila secara maksimal dan valid saat digunakan.
"Jadi harus benar-benar di uji coba dan bukan lagi trial dan error. Jadi harus betul-betul menjaga kinerjanya dengan menghadirkan Sirekap yang baik," kata Ujang.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa Sirekap akan digunakan kembali pada Pilkada 2024.
Dia juga menegaskan bahwa KPU bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi.
"Berkenaan dengan kapasitas traffic Sirekap, Insya Allah bandwidth-nya lebih besar, sehingga traffic-nya lebih baik. Terus juga kemampuan pembacaan Sirekap kami tingkatkan, sehingga tingkat akurasi-nya menjadi lebih baik," kata Idham.
Selain itu, komisioner KPU tersebut juga menyebut simulasi pemakaian Sirekap telah dilakukan di dua tempat, yakni Kota Depok, Jawa Barat, dan Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan).
"Tingkat akurasi-nya mencapai 99 persen lebih. Kami meyakini ke depan akan lebih baik, dan kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ujar dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Akademisi: Sirekap KPU harus tetap digunakan untuk Pilkada 2024
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024