Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan meningkatkan hubungan kerja dengan Papua Nugini (PNG) untuk membahas berbagai permasalahan pada daerah perbatasan.
Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan Joko Guritno dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan RI-PNG di Distrik Sota dikarenakan akses keluar masuk masih terbuka sehingga masyarakat dengan bebas melintas kawasan tersebut.
"Sehingga kami berharap aparat keamanan yang bertugas di perbatasan bisa memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Distrik Ninati untuk mendata setiap orang yang melintas," katanya.
Menurut Guritno, selain itu juga terdapat bisnis yang dilakukan oleh masyarakat di PLBN Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, yang jika dikembangkan maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Ini yang perlu kami atur dengan baik terutama menyangkut regulasi bersama pemerintah PNG," ujarnya.
Konsulat RI di Vanimo, PNG, Tangkuman Alexander I mengatakan pihaknya menilai perlu adanya peningkatan hubungan kerja sama antara kedua negara sehingga permasalahan yang ada di kawasan perbatasan bisa diatur dengan baik.
"Kami berharap dengan adanya kerja sama antara RI dan PNG perekonomian masyarakat di daerah perbatasan bisa lebih baik," katanya.
Pemprov Papua Selatan bersama Pemerintah PNG telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Merauke pada 30 September 2024 dan kunjungan itu akan terus dilakukan guna menangani permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan.
Konsulat Jenderal PNG untuk Indonesia, Geoffrey L Wiri DMS (col), mengatakan ada tiga provinsi baru di Indonesia yang berbatasan langsung dengan PNG salah satunya Kabupaten Merauke.
"Jadi kami melakukan kunjungan ke Papua Selatan bertujuan untuk memverifikasi warga yang sedang bekerja pada PT Papua Agro Lestari yang beroperasi di Kumaaf-Ulilin, Kabupaten Merauke," katanya.
Dia menambahkan hal lain yang menjadi pembahasan dalam pertemuan bersama Pemprov Papua Selatan ialah anak-anak yang saat ini bersekolah di Distrik Sota.*
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan Joko Guritno dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan RI-PNG di Distrik Sota dikarenakan akses keluar masuk masih terbuka sehingga masyarakat dengan bebas melintas kawasan tersebut.
"Sehingga kami berharap aparat keamanan yang bertugas di perbatasan bisa memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Distrik Ninati untuk mendata setiap orang yang melintas," katanya.
Menurut Guritno, selain itu juga terdapat bisnis yang dilakukan oleh masyarakat di PLBN Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, yang jika dikembangkan maka akan meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Ini yang perlu kami atur dengan baik terutama menyangkut regulasi bersama pemerintah PNG," ujarnya.
Konsulat RI di Vanimo, PNG, Tangkuman Alexander I mengatakan pihaknya menilai perlu adanya peningkatan hubungan kerja sama antara kedua negara sehingga permasalahan yang ada di kawasan perbatasan bisa diatur dengan baik.
"Kami berharap dengan adanya kerja sama antara RI dan PNG perekonomian masyarakat di daerah perbatasan bisa lebih baik," katanya.
Pemprov Papua Selatan bersama Pemerintah PNG telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Merauke pada 30 September 2024 dan kunjungan itu akan terus dilakukan guna menangani permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan.
Konsulat Jenderal PNG untuk Indonesia, Geoffrey L Wiri DMS (col), mengatakan ada tiga provinsi baru di Indonesia yang berbatasan langsung dengan PNG salah satunya Kabupaten Merauke.
"Jadi kami melakukan kunjungan ke Papua Selatan bertujuan untuk memverifikasi warga yang sedang bekerja pada PT Papua Agro Lestari yang beroperasi di Kumaaf-Ulilin, Kabupaten Merauke," katanya.
Dia menambahkan hal lain yang menjadi pembahasan dalam pertemuan bersama Pemprov Papua Selatan ialah anak-anak yang saat ini bersekolah di Distrik Sota.*
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024