Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, mendaftarkan 2.800 pekerja non penerima upah dan pegawai honorer ke BPJS Ketenagakerjaan.
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Selatan, Permenas Wato, di Teminabuan, Selasa, menjelaskan untuk mengakomodir tenaga honorer tersebut, pemerintah daerah menyediakan anggaran sebesar Rp500 juta dari dana otonomi khusus (otsus).
"Kabupaten Sorsel di tahun 2024 ini, mendaftarkan pegawai honorer dan pekerja bukan penerima upah (BPU) sebanyak 2.800 orang. Honorer ada sekitar 400 orang. Untuk BPU adalah pelayan di gereja. Baik Katolik dan Kristen, kita daftarkan pengurusnya. Termasuk semua pengurus masjid," ungkap Wato.
Dari total Rp500 juta anggaran dana otsus, jumlah pekerja BPU dan pegawai honorer yang bisa diakomodir hanya sebanyak 2.480 orang. Untuk itu akan diupayakan melalui anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), agar memenuhi target sebanyak 2.800 orang.
"Dengan dana otsus yang kemarin sudah dibagikan, kami dapat Rp500 juta. Itu hanya mengakomodir sebanyak 2.480 orang. Nah, nanti kita tambahkan, mungkin dari luncuran DBH, kita tambahkan sampai target yang ditentukan oleh provinsi kepada kita Kabupaten Sorsel 2.800 orang," ujar Wato.
Dia menambahkan, untuk tahun 2025 sudah diberikan target sebanyak 2.800 orang. Hal itu sesuai dengan hasil rapat koordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu di Sorong.*
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Selatan, Permenas Wato, di Teminabuan, Selasa, menjelaskan untuk mengakomodir tenaga honorer tersebut, pemerintah daerah menyediakan anggaran sebesar Rp500 juta dari dana otonomi khusus (otsus).
"Kabupaten Sorsel di tahun 2024 ini, mendaftarkan pegawai honorer dan pekerja bukan penerima upah (BPU) sebanyak 2.800 orang. Honorer ada sekitar 400 orang. Untuk BPU adalah pelayan di gereja. Baik Katolik dan Kristen, kita daftarkan pengurusnya. Termasuk semua pengurus masjid," ungkap Wato.
Dari total Rp500 juta anggaran dana otsus, jumlah pekerja BPU dan pegawai honorer yang bisa diakomodir hanya sebanyak 2.480 orang. Untuk itu akan diupayakan melalui anggaran Dana Bagi Hasil (DBH), agar memenuhi target sebanyak 2.800 orang.
"Dengan dana otsus yang kemarin sudah dibagikan, kami dapat Rp500 juta. Itu hanya mengakomodir sebanyak 2.480 orang. Nah, nanti kita tambahkan, mungkin dari luncuran DBH, kita tambahkan sampai target yang ditentukan oleh provinsi kepada kita Kabupaten Sorsel 2.800 orang," ujar Wato.
Dia menambahkan, untuk tahun 2025 sudah diberikan target sebanyak 2.800 orang. Hal itu sesuai dengan hasil rapat koordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat Daya, beberapa waktu lalu di Sorong.*
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024