Wasior (ANTARA) - Penanggunaan pukat harimau dalam menangkap ikan dinilai masih marak terjadi di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
Ketua Komisi B DPRD Teluk Wondama, Papua Barat, Kristian G Torey di Wasior, Minggu, mengatakan, praktik penangkapan tak ramah lingkungan tersebut dinilai berdampak buruk terhadap Kelestarian Taman Nasional yang meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut.
Dia mengutarakan, TNTC merupakan taman laut terluas di Indonesia. Selain pukat harimau, juga ada praktik penangkatan menggunakan Bom serta cara tak ramah lingkungan lainya.
Ia mengharap, pemerintah Kabupaten Teluk Wondama memperketat pengawasan. Disisi lain, Pemda harus berkoordinasi dengan Pemkab Nabire, Manokwari Selatan dan instansi terkait lainya.
TNTC yang memiliki luas lebih kurang 1,3 juta hektare, membentang di wilayah perairan Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua serta sejumlah kabupaten sekitar.
"Koordinasi antar pemerintah daerah harus terus terjalin. TNTC punya potensi besar untuk pengembangan pariwisata bahari," katanya.
Menururmya, lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab maraknya aktivitas ilegal di kawasan tersebut.
"Selama ini pengawasan di taman laut kita (TNTC) tidak berjalan (maksimal) karena semua instansi terkait masih bekerja sendiri-sendiri," ujarnya.
Ia berpandangan, membutuhkan tim terpadu yang melibatkan semua instansi terkait mulai dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Balai Besar Taman Nasional, Dinas Kehutanan juga LSM seperti WWF serta masyarakat.
Kristian mengemukakan, selama ini kapal berbendera asing sering kali terlihat berlabuh di lokasi-lokasi tertentu di kawasan TNTC. Meski memiliki ijin resmi, namun tidak menutup kemungkinan ada aktivitas tambahan yang dilakukan secara ilegal
"Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Kapal-kapal asing ini luput dari pemantauan akibat minimnya pengawasan," sebutnya.
"Misalnya mereka menyelam untuk lihat terumbu karang tapi mereka sebenarnya mau ambil hasil laut yang sebenarnya tidak boleh untuk dibawa keluar. Kalau itu terjadi berarti kita yang dirugi," katanya lagi.
Ia mendesak, pemda segera mambangun koordinasi agat pengawasan dilakukan secara rutin. TNTC dinilai sebagai potensi unggulan pariwisata Teluk Wondama.
"Segera berkoordinasi dengan WWF dan Balai Besar Taman Nasional, mereka juga sangat berkepentingan di situ. SKPD jangan mengedepankan ego sektoral. Ini bisa menjadi menghambat," katanya lagi
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Teluk Wondama Rusman Tingginehe pada wawancara sebelumnya mengakui pengawasan di kawasan TNTC masih sangat terbatas. Dalam setahun pihaknya hanya dua kali melakukan patroli pengawasan karena terkendala anggaran yang minim. (***)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Ketua Komisi B DPRD Teluk Wondama, Papua Barat, Kristian G Torey di Wasior, Minggu, mengatakan, praktik penangkapan tak ramah lingkungan tersebut dinilai berdampak buruk terhadap Kelestarian Taman Nasional yang meliputi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat tersebut.
Dia mengutarakan, TNTC merupakan taman laut terluas di Indonesia. Selain pukat harimau, juga ada praktik penangkatan menggunakan Bom serta cara tak ramah lingkungan lainya.
Ia mengharap, pemerintah Kabupaten Teluk Wondama memperketat pengawasan. Disisi lain, Pemda harus berkoordinasi dengan Pemkab Nabire, Manokwari Selatan dan instansi terkait lainya.
TNTC yang memiliki luas lebih kurang 1,3 juta hektare, membentang di wilayah perairan Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua serta sejumlah kabupaten sekitar.
"Koordinasi antar pemerintah daerah harus terus terjalin. TNTC punya potensi besar untuk pengembangan pariwisata bahari," katanya.
Menururmya, lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab maraknya aktivitas ilegal di kawasan tersebut.
"Selama ini pengawasan di taman laut kita (TNTC) tidak berjalan (maksimal) karena semua instansi terkait masih bekerja sendiri-sendiri," ujarnya.
Ia berpandangan, membutuhkan tim terpadu yang melibatkan semua instansi terkait mulai dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Balai Besar Taman Nasional, Dinas Kehutanan juga LSM seperti WWF serta masyarakat.
Kristian mengemukakan, selama ini kapal berbendera asing sering kali terlihat berlabuh di lokasi-lokasi tertentu di kawasan TNTC. Meski memiliki ijin resmi, namun tidak menutup kemungkinan ada aktivitas tambahan yang dilakukan secara ilegal
"Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Kapal-kapal asing ini luput dari pemantauan akibat minimnya pengawasan," sebutnya.
"Misalnya mereka menyelam untuk lihat terumbu karang tapi mereka sebenarnya mau ambil hasil laut yang sebenarnya tidak boleh untuk dibawa keluar. Kalau itu terjadi berarti kita yang dirugi," katanya lagi.
Ia mendesak, pemda segera mambangun koordinasi agat pengawasan dilakukan secara rutin. TNTC dinilai sebagai potensi unggulan pariwisata Teluk Wondama.
"Segera berkoordinasi dengan WWF dan Balai Besar Taman Nasional, mereka juga sangat berkepentingan di situ. SKPD jangan mengedepankan ego sektoral. Ini bisa menjadi menghambat," katanya lagi
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Teluk Wondama Rusman Tingginehe pada wawancara sebelumnya mengakui pengawasan di kawasan TNTC masih sangat terbatas. Dalam setahun pihaknya hanya dua kali melakukan patroli pengawasan karena terkendala anggaran yang minim. (***)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017