Pemerintah Provinsi Papua Barat telah merampungkan penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) untuk tujuh organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH di provinsi tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Susanto di Manokwari, Senin, mengatakan penyusunan dokumen RPHJP tujuh KPH dibantu oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan bagi masing-masing KPH se-Papua Barat dalam melaksanakan berbagai kegiatan selama sepuluh tahun ke depan.
"Dan, setiap tahunnya akan di-breakdown melalui dokumen RPHJPd (rencana pengelolaan hutan jangka pendek," ujar Jimmy.
Dia menyebut bahwa hasil penyusunan dokumen RPHJP tujuh KPH se-Papua Barat terlebih dahulu akan dipresentasikan kepada KLHK guna memperoleh persetujuan sebelum pelaksanaan program.
Dokumen perencanaan dimaksud bertujuan mewujudkan tata kelola kehutanan yang efektif dan efisien dalam mencapai pemanfaatan fungsi hutan secara optimal dan lestari.
"Dokumen RPHJP yang sudah disusun akan kami bawa ke Jakarta untuk presentasi supaya mendapatkan persetujuan dari KLHK," ucap Jimmy.
Dia menjelaskan tujuh organisasi KPH se-Papua Barat meliputi KPH Produksi Kabupaten Manokwari, KPH Produksi Kabupaten Manokwari Selatan, dan KPH Produksi Teluk Bintuni.
Kemudian KPH Produksi Kabupaten Teluk Wondama, KPH Produksi Kabupaten Kaimana, KPH Produksi Kabupaten Fakfak, dan KPH Lingkungan Kabupaten Pegunungan Arfak.
"Tujuh KPH di Papua Barat meliputi enam KPH Produksi dan satu KPH Lingkungan," ujarnya.
Saat ini, kata dia, luas tutupan hutan Papua Barat setelah adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya mengalami penurunan dari 9,7 juta hektare menjadi 6,033 juta hektare.
Pemerintah daerah berupaya melestarikan 17 persen tutupan lahan, dan menjalin kerja sama dengan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) untuk merehabilitasi 29 persen tutupan lahan.
"Luas kawasan hutan terbesar berada di Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni dibandingkan lima kabupaten lainnya," kata Jimmy Susanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy Susanto di Manokwari, Senin, mengatakan penyusunan dokumen RPHJP tujuh KPH dibantu oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan bagi masing-masing KPH se-Papua Barat dalam melaksanakan berbagai kegiatan selama sepuluh tahun ke depan.
"Dan, setiap tahunnya akan di-breakdown melalui dokumen RPHJPd (rencana pengelolaan hutan jangka pendek," ujar Jimmy.
Dia menyebut bahwa hasil penyusunan dokumen RPHJP tujuh KPH se-Papua Barat terlebih dahulu akan dipresentasikan kepada KLHK guna memperoleh persetujuan sebelum pelaksanaan program.
Dokumen perencanaan dimaksud bertujuan mewujudkan tata kelola kehutanan yang efektif dan efisien dalam mencapai pemanfaatan fungsi hutan secara optimal dan lestari.
"Dokumen RPHJP yang sudah disusun akan kami bawa ke Jakarta untuk presentasi supaya mendapatkan persetujuan dari KLHK," ucap Jimmy.
Dia menjelaskan tujuh organisasi KPH se-Papua Barat meliputi KPH Produksi Kabupaten Manokwari, KPH Produksi Kabupaten Manokwari Selatan, dan KPH Produksi Teluk Bintuni.
Kemudian KPH Produksi Kabupaten Teluk Wondama, KPH Produksi Kabupaten Kaimana, KPH Produksi Kabupaten Fakfak, dan KPH Lingkungan Kabupaten Pegunungan Arfak.
"Tujuh KPH di Papua Barat meliputi enam KPH Produksi dan satu KPH Lingkungan," ujarnya.
Saat ini, kata dia, luas tutupan hutan Papua Barat setelah adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya mengalami penurunan dari 9,7 juta hektare menjadi 6,033 juta hektare.
Pemerintah daerah berupaya melestarikan 17 persen tutupan lahan, dan menjalin kerja sama dengan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) untuk merehabilitasi 29 persen tutupan lahan.
"Luas kawasan hutan terbesar berada di Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni dibandingkan lima kabupaten lainnya," kata Jimmy Susanto.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024