Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat, Papua Barat Daya, membuka pendaftaran tenaga honorer daerah dan berharap tenaga lepas yang sudah mengabdi di kabupaten itu segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memenuhi formasi tahun 2021 sebanyak 546 orang.
Penjabat Bupati Maybrat Benhard E Rondonuwu, di Kumurkek, Selasa, mengatakan Pemkab Maybrat mendapatkan kuota honorer daerah sebanyak 546 orang.
Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/2866/M.SM.01.00/2023 tanggal 30 Oktober, kata dia, Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan BKN diminta melakukan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN yang ada dalam data base BKN dengan jumlahnya mencapai 2,3 juta orang, termasuk di Kabupaten Maybrat.
"Pemkab Maybrat telah mengeluarkan Surat Nomor 800.1.2.1/02/BUP-MBT/2024 tanggal 18 April tentang permohonan verifikasi data non-ASN tahun 2021," kata Benhard Rondonuwu.
Ia mengatakan kuota itu dibagi sama rata kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan distrik. "Tidak mungkin satu OPD lebih banyak, sementara yang lain sedikit, sehingga saya ingin dibagi merata," ungkap Rondonuwu.
Formasi non-ASN tahun 2021 yang belum lolos tersebut, kata dia, akan diperjuangkan agar semua OPD bisa mendapatkan tenaga honorer daerah.
"Saat ini juga Kabupaten Maybrat sedang dalam proses pentahapan formasi CPNS tahun 2021, sehingga semua pihak sama-sama menjaga kondusifitas yang ada," katanya.
Pihaknya terus berupaya melakukan analisis sesuai dengan formasi dan kebutuhan pegawai di Maybrat guna menampung tenaga pencari kerja yang ada di kabupaten itu.
"Dasar analisa kebutuhan pegawai itu menjadi dasar, kalau ada formasi tahun 2024 kita akan umumkan lagi, sehingga kita jaga kondusifitas dan memberikan kesempatan bagi yang sudah melaksanakan pendataan dan pemberkasan," ucap Rondonuwu.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Penjabat Bupati Maybrat Benhard E Rondonuwu, di Kumurkek, Selasa, mengatakan Pemkab Maybrat mendapatkan kuota honorer daerah sebanyak 546 orang.
Berdasarkan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/2866/M.SM.01.00/2023 tanggal 30 Oktober, kata dia, Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan BKN diminta melakukan verifikasi dan validasi tenaga non-ASN yang ada dalam data base BKN dengan jumlahnya mencapai 2,3 juta orang, termasuk di Kabupaten Maybrat.
"Pemkab Maybrat telah mengeluarkan Surat Nomor 800.1.2.1/02/BUP-MBT/2024 tanggal 18 April tentang permohonan verifikasi data non-ASN tahun 2021," kata Benhard Rondonuwu.
Ia mengatakan kuota itu dibagi sama rata kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan distrik. "Tidak mungkin satu OPD lebih banyak, sementara yang lain sedikit, sehingga saya ingin dibagi merata," ungkap Rondonuwu.
Formasi non-ASN tahun 2021 yang belum lolos tersebut, kata dia, akan diperjuangkan agar semua OPD bisa mendapatkan tenaga honorer daerah.
"Saat ini juga Kabupaten Maybrat sedang dalam proses pentahapan formasi CPNS tahun 2021, sehingga semua pihak sama-sama menjaga kondusifitas yang ada," katanya.
Pihaknya terus berupaya melakukan analisis sesuai dengan formasi dan kebutuhan pegawai di Maybrat guna menampung tenaga pencari kerja yang ada di kabupaten itu.
"Dasar analisa kebutuhan pegawai itu menjadi dasar, kalau ada formasi tahun 2024 kita akan umumkan lagi, sehingga kita jaga kondusifitas dan memberikan kesempatan bagi yang sudah melaksanakan pendataan dan pemberkasan," ucap Rondonuwu.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024