Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menyatakan bantuan sosial (bansos) tahap II yang disalurkan oleh Kementerian sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia di Manokwari mencapai Rp29,6 miliar.
Pelaksana Tuga (Plt) Kepala Dinsos Manokwari Ferdy Lalenoh di Manokwari, Minggu, mengatakan bansos tersebut untuk dua program yaitu bantuan tunai Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total 42.532 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Bansos tahap II untuk triwulan kedua yaitu bulan April, Mei dan Juni. Sedangkan untuk tahap III kita masih proses pengusulan lagi, semoga bisa lebih besar dibanding tahap III," katanya.
Ia mengatakan bantuan tunai sembako tahap II Kabupaten Manokwari mendapat alokasi 21.120 KPM dengan nominal Rp14,7 miliar. Setiap KPM mendapat Rp600 ribu per tiga bulan. Sedangkan untuk PKH, Kabupaten Manokwari mendapat alokasi 21.412 KPM dengan nominal Rp14,9 miliar.
Untuk bansos tahap III, Dinsos masih melakukan pemadanan data dan verifikasi di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengisian DTKS tersebut yang dijadikan dasar bagi Kemensos untuk menyalurkan bansos.
Agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran, ia menyarankan Kemensos dan Kantor Pos memberlakukan penyaluran berbasis kearifan lokal untuk wilayah se-Tanah Papua.
Melalui kebijakan penyaluran berbasis kearifan lokal, lanjutnya, warga yang belum bisa ditemui PT Pos hingga batas waktu yang ditetapkan, maka bansos diserahkan pada pemerintah distrik (kecamatan) setempat.
Selanjutnya pemerintah distrik yang akan menyalurkan bansos tersebut kepada KPM dengan ketentuan harus disaksikan pegawai Dinsos Manokwari, aparat TNI-Polri setempat, dan tokoh agama.
"Kalau Kantor Pos punya batasan waktu, pemerintah distrik tidak punya, jadi bisa lebih leluasa. Pemerintah distrik akan menyerahkan setelah KPM kembali di tempat domisili," katanya.
Ia mengatakan tahun ini ada 400 penerima bansos tahap II yang penyaluran bansos dititipkan pada pemerintah distrik. Sebanyak 400 KPM tersebut tersebar pada sembilan distrik di Kabupaten Manokwari.
Pemberian bansos tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Pelaksana Tuga (Plt) Kepala Dinsos Manokwari Ferdy Lalenoh di Manokwari, Minggu, mengatakan bansos tersebut untuk dua program yaitu bantuan tunai Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total 42.532 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Bansos tahap II untuk triwulan kedua yaitu bulan April, Mei dan Juni. Sedangkan untuk tahap III kita masih proses pengusulan lagi, semoga bisa lebih besar dibanding tahap III," katanya.
Ia mengatakan bantuan tunai sembako tahap II Kabupaten Manokwari mendapat alokasi 21.120 KPM dengan nominal Rp14,7 miliar. Setiap KPM mendapat Rp600 ribu per tiga bulan. Sedangkan untuk PKH, Kabupaten Manokwari mendapat alokasi 21.412 KPM dengan nominal Rp14,9 miliar.
Untuk bansos tahap III, Dinsos masih melakukan pemadanan data dan verifikasi di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pengisian DTKS tersebut yang dijadikan dasar bagi Kemensos untuk menyalurkan bansos.
Agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran, ia menyarankan Kemensos dan Kantor Pos memberlakukan penyaluran berbasis kearifan lokal untuk wilayah se-Tanah Papua.
Melalui kebijakan penyaluran berbasis kearifan lokal, lanjutnya, warga yang belum bisa ditemui PT Pos hingga batas waktu yang ditetapkan, maka bansos diserahkan pada pemerintah distrik (kecamatan) setempat.
Selanjutnya pemerintah distrik yang akan menyalurkan bansos tersebut kepada KPM dengan ketentuan harus disaksikan pegawai Dinsos Manokwari, aparat TNI-Polri setempat, dan tokoh agama.
"Kalau Kantor Pos punya batasan waktu, pemerintah distrik tidak punya, jadi bisa lebih leluasa. Pemerintah distrik akan menyerahkan setelah KPM kembali di tempat domisili," katanya.
Ia mengatakan tahun ini ada 400 penerima bansos tahap II yang penyaluran bansos dititipkan pada pemerintah distrik. Sebanyak 400 KPM tersebut tersebar pada sembilan distrik di Kabupaten Manokwari.
Pemberian bansos tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024