Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santoso menyebutkan tugas penting Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) adalah berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Papua maupun Papua Barat dengan berbagai program strategis.
 
Hal ini disampaikan Aman Santoso pada acara rapat koordinasi TPAKD se-Wilayah Papua di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (11/7/2024).
 
"Tingkat literasi dan inklusi keuangan di Papua dan Papua Barat harus terus kita tingkatkan karena berada di bawah tingkat literasi dan inklusi keuangan secara nasional dan tentunya ini menjadi tugas kita semua termasuk TPAKD," jelas dia.
 
Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 merilis bahwa tingkat literasi keuangan di Provinsi Papua Barat 33,93 persen dengan inklusi keuangan sebesar 71,43 persen.
 
"Kami memiliki data bahwa di Sorong Selatan tingkat literasi 24,69 persen dan inklusi54,32 persen. Kemudian di Sorong literasi 42,53 persen dan inklusi 87,36 persen," beber dia.
 
Kemudian di Provinsi Papua tingkat literasi mencapai 20,93 persen dan inklusi 55,81 persen, selanjutnya di Jayapura literasi mencapai 12,50 persen dengan inklusi 65,65 persen, di daerah Mapi literasi mencapai 48,86 persen dan inklusi 75 persen, Puncak Jaya literasi 1,11 persen dan iklusi 28,89 persen.
 
"Kami sampaikan bahwa angka ini bukan menjadi angka absolut karena hanya sampel saja yang diambil di daerah tersebut. Tetapi paling tidak ini bisa digunakan sebagai satu bahan evaluasi," ujar dia.
 
Menurut dia, data ini menunjukkan adanya jarak antara literasi dan inklusi keuangan. Artinya banyak orang yang sudah menggunakan produk OJK tetapi belum dibekali dengan literasi yang mumpuni.
 
"Sebagai contoh, di Papua Barat literasi keuangan 33,93 persen dengan inklusi keuangan sebesar 71,43 persen. Artinya sudah ada 71 persen pengguna jasa keuangan tapi baru 33 persen yang memahami produk jasa keuangan," kata dia.
 
Sama halnya di Provinsi Papua, sebut dia, inklusi 55,81 persen tetapi yang memahami produk jasa keuangan baru 20,93 persen.
 
"Ini tugas kita bersama untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masing-masing wilayah di Papua," harap dia.
 
Menurut dia, jumlah penduduk cukup besar dengan wilayah yang luas  memberikan tantangan tersendiri bagi para pemangku kepentingan untuk dapat memastikan seluruh penduduk di wilayah Papua memiliki pemahaman dan mendapatkan akses kepada layanan keuangan yang mudah dan aman.

"Untuk mendukung akses keuangan di wilayah Papua sudah terdapat 2.027 jaringan kantor bank, mulai dari ATM, kantor khas, kantor cabang, kantor pusat lembaga jasa keuangan, selain itu, juga terdapat 15.249 agen bank di wilayah Papua," beber dia.
 
TPAKD, sebut dia, memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini adalah para pelaku usaha jasa keuangan di setiap wilayah di Papua.
 
"Tujuannya adalah untuk terbangun kolaborasi membangun inklusi dan literasi keuangan di wilayah masing-masing," kata dia.
 

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu

Editor : Evarianus Supar


COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024