Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan (Sorsel), Provinsi Papua Barat Daya, memberikan peningkatan pemahaman, pengetahuan perkoperasian serta kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepada pengurus koperasi.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setda Sorsel, Johan Hendrik Kokorule mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka mendorong perkoperasian ke depan.
"Pemkab akan berkolaborasi dengan perusahan - perusahaan besar yang beroperasi di Sorsel. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi SDM pengurus koperasi. Jadi dalam rangka mendorong perkoperasian ke depan kami akan sinergi dengan perusahan-perusahan besar,” kata Johan.
Ia mengatakan penyebab lambatnya perkembangan koperasi selama delapan tahun belakangan, salah satunya adalah karena kurangnya SDM yang memadai.
"Sejauh ini aktivitas koperasi berjalan kurang optimal, sehubungan dengan itu, pemerintah menjalankan strategi untuk membangun sinergi dengan perusahaan sagu dan sawit yang melakukan investasi di Sorsel," katanya.
Ia melanjutkan, strategi yang dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait hilirisasi untuk peningkatan produksi komoditas lokal.
“Koperasi hari ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung hilirisasi produksi, jadi koperasi tanpa produksi tidak bisa jalan,” ungkap Yohan.
Lebih lanjut kata Johan, Pemkab akan lebih selektif dalam mengontrol setiap aktivitas koperasi, sehingga ketersediaan anggaran bisa lebih tepat sasaran.
“Pemkab ke depan akan melihat koperasi-koperasi yang tidak melakukan aktivitas perkoperasian kita cabut izinnya, sehingga dari anggaran yang ada kita cukup untuk mendorong dua sampai tiga koperasi yang aktif dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, sehingga bantuan-bantuan pemerintah untuk koperasi juga itu bisa lebih tepat sasaran," kata Yohan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setda Sorsel, Johan Hendrik Kokorule mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka mendorong perkoperasian ke depan.
"Pemkab akan berkolaborasi dengan perusahan - perusahaan besar yang beroperasi di Sorsel. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi SDM pengurus koperasi. Jadi dalam rangka mendorong perkoperasian ke depan kami akan sinergi dengan perusahan-perusahan besar,” kata Johan.
Ia mengatakan penyebab lambatnya perkembangan koperasi selama delapan tahun belakangan, salah satunya adalah karena kurangnya SDM yang memadai.
"Sejauh ini aktivitas koperasi berjalan kurang optimal, sehubungan dengan itu, pemerintah menjalankan strategi untuk membangun sinergi dengan perusahaan sagu dan sawit yang melakukan investasi di Sorsel," katanya.
Ia melanjutkan, strategi yang dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait hilirisasi untuk peningkatan produksi komoditas lokal.
“Koperasi hari ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung hilirisasi produksi, jadi koperasi tanpa produksi tidak bisa jalan,” ungkap Yohan.
Lebih lanjut kata Johan, Pemkab akan lebih selektif dalam mengontrol setiap aktivitas koperasi, sehingga ketersediaan anggaran bisa lebih tepat sasaran.
“Pemkab ke depan akan melihat koperasi-koperasi yang tidak melakukan aktivitas perkoperasian kita cabut izinnya, sehingga dari anggaran yang ada kita cukup untuk mendorong dua sampai tiga koperasi yang aktif dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, sehingga bantuan-bantuan pemerintah untuk koperasi juga itu bisa lebih tepat sasaran," kata Yohan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024