Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat bersama Universitas Papua (Unipa) melakukan pemetaan terhadap potensi pengembangan fasilitas pendidikan ramah anak dan ramah gender, serta penyediaan lingkungan belajar yang kondusif.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Papua Barat Mohammad Tawakal di Manokwari, Jumat, mengatakan pendidikan merupakan faktor utama dalam penyediaan SDM Papua yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing.
Penyediaan sarana prasarana pada setiap satuan pendidikan juga harus memperhatikan prinsip ramah anak dan ramah gender, sehingga peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa merasa nyaman.
"Salah satu paradigma yang dibangun terkait penyediaan sarana dan akses pendidikan yaitu sekolah ramah anak," kata dia.
Ia menjelaskan sekolah ramah anak yaitu satuan pendidikan yang aman, bersih, sehat, peduli terhadap lingkungan dan budaya, menjamin hak-hak anak, serta memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan diskriminasi maupun kekerasan.
Partisipasi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan sekolah ramah anak dan ramah gender melalui perencanaan kebijakan pembelajaran, pengawasan, sekaligus menyediakan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak.
"Hak dan perlindungan bagi anak di satuan pendidikan tercantum dalam Peraturan Menteri PPPAN Nomor 8 Tahun 2014," ujar Mohammad.
Dia mengakui selama ini masih ditemukan hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi di lingkungan satuan pendidikan, misalnya perilaku bullying dan penerapan sanksi dari guru secara berlebihan mengakibatkan anak tidak melanjutkan pendidikan hingga tuntas.
Oleh sebab itu pemerintah daerah (pemda) harus melakukan pemetaan potensi pengembangan sekolah ramah anak maupun ramah gender yang melibatkan akademisi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa.
"Konsep sekolah ramah anak fokusnya pada kebutuhan, hak, dan kesejahteraan anak sebagai bagian integral pengalaman pendidikan mereka," ujarnya.
Pelaksanaan Tugas Kepala Biro Kesra Setda Papua Barat Dirsia Natalia Atururi menjelaskan pengembangan sekolah ramah anak dan ramah gender memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk melakukan upaya konkret dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.
Ada 16 SMA/SMK yang menjadi sampel pengembangan potensi sekolah ramah anak dan ramah gender, meliputi SMA Negeri 1 Manokwari, SMA Negeri 2 Manokwari, SMA Negeri 3 Manokwari, SMA Advent Manokwari, SMA Yapis Manokwari, dan SMA Oikumene Manokwari.
Kemudian SMA Taruna Kasuari Nusantara, SMA YABT Manokwari, SMA IT Insan Mulia, SMA YPK Imanuel Manokwari, SMA Katolik Vilanova, SMA YPPGI Manokwari, SMK Negeri 1 Manokwari, SMK NEGERI 2 Manokwari, SMK NEGERI 3 Manokwari, dan SMK Kehutanan Manokwari.
"Hasil fokus grup diskusi soal pengembangan sekolah ramah anak dan ramah gender nanti kami tuangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Dinas Pendidikan sebagai instansi teknis," ucap Natalia Atururi.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Papua Barat Mohammad Tawakal di Manokwari, Jumat, mengatakan pendidikan merupakan faktor utama dalam penyediaan SDM Papua yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing.
Penyediaan sarana prasarana pada setiap satuan pendidikan juga harus memperhatikan prinsip ramah anak dan ramah gender, sehingga peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa merasa nyaman.
"Salah satu paradigma yang dibangun terkait penyediaan sarana dan akses pendidikan yaitu sekolah ramah anak," kata dia.
Ia menjelaskan sekolah ramah anak yaitu satuan pendidikan yang aman, bersih, sehat, peduli terhadap lingkungan dan budaya, menjamin hak-hak anak, serta memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan diskriminasi maupun kekerasan.
Partisipasi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan sekolah ramah anak dan ramah gender melalui perencanaan kebijakan pembelajaran, pengawasan, sekaligus menyediakan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak.
"Hak dan perlindungan bagi anak di satuan pendidikan tercantum dalam Peraturan Menteri PPPAN Nomor 8 Tahun 2014," ujar Mohammad.
Dia mengakui selama ini masih ditemukan hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi di lingkungan satuan pendidikan, misalnya perilaku bullying dan penerapan sanksi dari guru secara berlebihan mengakibatkan anak tidak melanjutkan pendidikan hingga tuntas.
Oleh sebab itu pemerintah daerah (pemda) harus melakukan pemetaan potensi pengembangan sekolah ramah anak maupun ramah gender yang melibatkan akademisi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa.
"Konsep sekolah ramah anak fokusnya pada kebutuhan, hak, dan kesejahteraan anak sebagai bagian integral pengalaman pendidikan mereka," ujarnya.
Pelaksanaan Tugas Kepala Biro Kesra Setda Papua Barat Dirsia Natalia Atururi menjelaskan pengembangan sekolah ramah anak dan ramah gender memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk melakukan upaya konkret dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.
Ada 16 SMA/SMK yang menjadi sampel pengembangan potensi sekolah ramah anak dan ramah gender, meliputi SMA Negeri 1 Manokwari, SMA Negeri 2 Manokwari, SMA Negeri 3 Manokwari, SMA Advent Manokwari, SMA Yapis Manokwari, dan SMA Oikumene Manokwari.
Kemudian SMA Taruna Kasuari Nusantara, SMA YABT Manokwari, SMA IT Insan Mulia, SMA YPK Imanuel Manokwari, SMA Katolik Vilanova, SMA YPPGI Manokwari, SMK Negeri 1 Manokwari, SMK NEGERI 2 Manokwari, SMK NEGERI 3 Manokwari, dan SMK Kehutanan Manokwari.
"Hasil fokus grup diskusi soal pengembangan sekolah ramah anak dan ramah gender nanti kami tuangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Dinas Pendidikan sebagai instansi teknis," ucap Natalia Atururi.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024