Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyebut skor monitoring center prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten Kaimana tahun 2023 untuk pencegahan tindak pidana korupsi mencapai 63, dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Papua Barat.
Posisi kedua ditempati oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat 50, Pemkab Fakfak 49, Pemkab Manokwari 47, Pemkab Teluk Wondama 43, Pemkab Teluk Bintuni 28, Pemkab Manokwari Selatan 27, dan Pemkab Pegunungan Arfak 16.
Bupati Kaimana Freddy Thie saat dihubungi ANTARA dari Manokwari, Selasa, mengatakan tujuh area yang menjadi indikator pengukuran MCP telah dilaksanakan sesuai dengan asas kepatuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuh area MCP meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, proses perizinan, pengawasan aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan barang milik daerah.
"Terlepas dari itu, semua perencanaan dan penganggaran yang dibuat harus tepat guna dan tepat sasaran," ujar Freddy.
Menurut dia pencapaian MCP tertinggi di Provinsi Papua Barat sudah diraih sebanyak tiga kali berturut-turut, dan merupakan wujud komitmen dari seluruh aparatur pemerintah kabupaten setempat dalam mencegah praktik tindak pidana korupsi.
Pemerintah kabupaten secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik pada tujuh area yang menjadi indikator pengukuran MCP, sembari meningkatkan kapasitas APIP guna mengoptimalkan tugas pengawasan.
"Kami tidak berpuas diri atas capaian MCP, tapi terus berbenah supaya pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan rakyat semakin lebih baik," ucap Freddy Thie.
Dia mengakui bahwa kinerja pencegahan tindak pidana korupsi di Tanah Papua secara keseluruhan belum sebanding dengan wilayah tengah dan barat Indonesia, meski demikian pemerintah daerah terus berupaya semaksimal mungkin.
Kesamaan persepsi seluruh aparatur pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat menjadi faktor penting dalam merealisasikan komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi pada seluruh aspek penyelenggaraan roda pemerintahan.
"Saya sering ikut kegiatan KPK, capaian Pemkab Kaimana tidak sebanding daerah lain di wilayah tengah dan barat. Tetapi, tentu kami tidak berkecil hati," ucap bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Posisi kedua ditempati oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat 50, Pemkab Fakfak 49, Pemkab Manokwari 47, Pemkab Teluk Wondama 43, Pemkab Teluk Bintuni 28, Pemkab Manokwari Selatan 27, dan Pemkab Pegunungan Arfak 16.
Bupati Kaimana Freddy Thie saat dihubungi ANTARA dari Manokwari, Selasa, mengatakan tujuh area yang menjadi indikator pengukuran MCP telah dilaksanakan sesuai dengan asas kepatuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuh area MCP meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, proses perizinan, pengawasan aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan barang milik daerah.
"Terlepas dari itu, semua perencanaan dan penganggaran yang dibuat harus tepat guna dan tepat sasaran," ujar Freddy.
Menurut dia pencapaian MCP tertinggi di Provinsi Papua Barat sudah diraih sebanyak tiga kali berturut-turut, dan merupakan wujud komitmen dari seluruh aparatur pemerintah kabupaten setempat dalam mencegah praktik tindak pidana korupsi.
Pemerintah kabupaten secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik pada tujuh area yang menjadi indikator pengukuran MCP, sembari meningkatkan kapasitas APIP guna mengoptimalkan tugas pengawasan.
"Kami tidak berpuas diri atas capaian MCP, tapi terus berbenah supaya pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan rakyat semakin lebih baik," ucap Freddy Thie.
Dia mengakui bahwa kinerja pencegahan tindak pidana korupsi di Tanah Papua secara keseluruhan belum sebanding dengan wilayah tengah dan barat Indonesia, meski demikian pemerintah daerah terus berupaya semaksimal mungkin.
Kesamaan persepsi seluruh aparatur pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat menjadi faktor penting dalam merealisasikan komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi pada seluruh aspek penyelenggaraan roda pemerintahan.
"Saya sering ikut kegiatan KPK, capaian Pemkab Kaimana tidak sebanding daerah lain di wilayah tengah dan barat. Tetapi, tentu kami tidak berkecil hati," ucap bupati.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024