Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Papua Barat Daya, mendapat dua penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas kinerja baiknya dalam mengelola anggaran otonomi khusus (otsus).
"Penghargaan pertama atas kinerja baik dalam pengelolaan otonomi khusus kategori penyelesaian dokumen validasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 tercepat di wilayah Papua Barat Daya," kata Plt Kepala Bappeda Sorsel Santos Wifredo Baay di Teminabuan, Papua Barat Daya, Selasa.
Ia mengatakan untuk penghargaan keduanya adalah karena bekinerja baik dalam pengelolaan otonomi khusus kategori penyelesaian dokumen Rencana Anggaran dan Program (RAP) Tahun Anggaran 2024 tercepat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
"Untuk otonomi khusus terbagi tiga yaitu spesifik grant, blok grant, dan dana tambahan infrastruktur (DTI). Itu dari Kemenkeu menargetkan waktu-waktu yang sudah ditentukan dan disiplin pada proses perencanaannya," kata Santos.
Santos melanjutkan Bappeda berkomitmen pada ketepatan waktu sehingga memperoleh dua penghargaan tersebut.
"Kita tidak tahu kalau ada penghargaan dan penilaian kinerja yang dilakukan Kemenkeu, tetapi komitmen kami hanya harus kerja tepat waktu. Mudah-mudahan penghargaan dari Kemenkeu ini berbanding lurus dan mungkin bisa kita mendapatkan insentif tambahan yaitu anggaran kita bisa naik sedikit," katanya.
Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, menurut dia, Bappeda akan semakin giat bekerja agar mendapatkan penghargaan lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Penghargaan pertama atas kinerja baik dalam pengelolaan otonomi khusus kategori penyelesaian dokumen validasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 tercepat di wilayah Papua Barat Daya," kata Plt Kepala Bappeda Sorsel Santos Wifredo Baay di Teminabuan, Papua Barat Daya, Selasa.
Ia mengatakan untuk penghargaan keduanya adalah karena bekinerja baik dalam pengelolaan otonomi khusus kategori penyelesaian dokumen Rencana Anggaran dan Program (RAP) Tahun Anggaran 2024 tercepat di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
"Untuk otonomi khusus terbagi tiga yaitu spesifik grant, blok grant, dan dana tambahan infrastruktur (DTI). Itu dari Kemenkeu menargetkan waktu-waktu yang sudah ditentukan dan disiplin pada proses perencanaannya," kata Santos.
Santos melanjutkan Bappeda berkomitmen pada ketepatan waktu sehingga memperoleh dua penghargaan tersebut.
"Kita tidak tahu kalau ada penghargaan dan penilaian kinerja yang dilakukan Kemenkeu, tetapi komitmen kami hanya harus kerja tepat waktu. Mudah-mudahan penghargaan dari Kemenkeu ini berbanding lurus dan mungkin bisa kita mendapatkan insentif tambahan yaitu anggaran kita bisa naik sedikit," katanya.
Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, menurut dia, Bappeda akan semakin giat bekerja agar mendapatkan penghargaan lagi.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024