Kekurangan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan terbesar Kantor Pertanahan (Kantah) Manokwari, Provinsi Papua Barat dalam penerapan digitalisasi dokumen pertanahan.
Kepala Kantah Manokwari Subur Maksun di Manokwari, Jumat, mengatakan saat ini pihaknya hanya memiliki 17 aparat sipil negara (ASN) sehingga menjadi Kantah memiliki jumlah pegawai paling sedikit dibanding Kantah di ibu kota provinsi lain di Indonesia.
"Berdasarkan jumlah layanan untuk Kantah tingkat ibu kota provinsi seperti Manokwari, idealnya harus punya ASN antara 30-40 orang. Bahkan Kantah di Bali sampai 150 orang," katanya.
Ia mengatakan, sesuai mandat Kementerian ATR/BPN, Kantah Manokwari secara bertahap sudah memulai menerapkan digitalisasi atau layanan elektronik dokumen pertanahan.
Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi beban kerja Kantah Manokwari mempersiapkan layanan elektronik tersebut, pihaknya telah menyurat ke Kantor Wilayah BPN Papua Barat untuk meminta tambahan pegawai.
"Ke depannya seluruh sertifikat tanah akan digital, sehingga tidak ada lagi sertifikat dalam bentuk fisik. Tapi hal itu kita terapkan bertahap," ujarnya.
Ia menuturkan, untuk penerapan layanan elektronik sertifikat, pegawainya harus memasukkan satu demi satu setiap dokumen pertanahan ke sistem digital. Sehingga membutuhkan kerja keras seluruh pegawai Kantah Manokwari.
Ia menjelaskan, penerapan layanan elektronik menjadi langkah dari Kementerian ATR/BPN yang ingin menuju standar pelayanan dunia di sektor pertanahan.
Menurutnya, dengan standar layanan dunia di bidang pertanahan maka membuat kepastian dan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia menjadi naik dan banyak investasi yang datang.
"EoDB tertinggi di Singapura dan banyak investor masuk ke Singapura. Harapannya Indonesia bisa seperti itu. Dengan layanan elektronik bidang pertanahan semua lebih cepat dan lebih pasti dari pada sebelumnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Kantah Manokwari Subur Maksun di Manokwari, Jumat, mengatakan saat ini pihaknya hanya memiliki 17 aparat sipil negara (ASN) sehingga menjadi Kantah memiliki jumlah pegawai paling sedikit dibanding Kantah di ibu kota provinsi lain di Indonesia.
"Berdasarkan jumlah layanan untuk Kantah tingkat ibu kota provinsi seperti Manokwari, idealnya harus punya ASN antara 30-40 orang. Bahkan Kantah di Bali sampai 150 orang," katanya.
Ia mengatakan, sesuai mandat Kementerian ATR/BPN, Kantah Manokwari secara bertahap sudah memulai menerapkan digitalisasi atau layanan elektronik dokumen pertanahan.
Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi beban kerja Kantah Manokwari mempersiapkan layanan elektronik tersebut, pihaknya telah menyurat ke Kantor Wilayah BPN Papua Barat untuk meminta tambahan pegawai.
"Ke depannya seluruh sertifikat tanah akan digital, sehingga tidak ada lagi sertifikat dalam bentuk fisik. Tapi hal itu kita terapkan bertahap," ujarnya.
Ia menuturkan, untuk penerapan layanan elektronik sertifikat, pegawainya harus memasukkan satu demi satu setiap dokumen pertanahan ke sistem digital. Sehingga membutuhkan kerja keras seluruh pegawai Kantah Manokwari.
Ia menjelaskan, penerapan layanan elektronik menjadi langkah dari Kementerian ATR/BPN yang ingin menuju standar pelayanan dunia di sektor pertanahan.
Menurutnya, dengan standar layanan dunia di bidang pertanahan maka membuat kepastian dan kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia menjadi naik dan banyak investasi yang datang.
"EoDB tertinggi di Singapura dan banyak investor masuk ke Singapura. Harapannya Indonesia bisa seperti itu. Dengan layanan elektronik bidang pertanahan semua lebih cepat dan lebih pasti dari pada sebelumnya," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024