Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, menggandeng Fakultas Pertanian Univesitas Papua (Unipa) menyusun kajian peta kerentanan dan ketahanan pangan tingkat distrik, serta penentuan harga minimum pangan lokal di kabupaten setempat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maybrat Korneles Naa di Teminabuan, Kamis, mengatakan penanganan isu ketahanan pangan perlu dirumuskan secara tepat dan sesuai situasi yang relevan pada setiap wilayah.
Ada sejumlah indikator penyebab kerentanan pangan seperti, rasio lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, rasio sarana penyedia bahan pangan, rasio penduduk tidak sejahtera, rasio penduduk terhadap tenaga kesehatan, akses jalan, serta rasio penduduk terhadap ketersediaan air bersih.
Menurut Korneles, kebijakan strategis penanganan masalah ketahanan pangan di Kabupaten Maybrat harus mengutamakan peningkatan penyediaan pangan pada kawasan non-sentra produksi.
Korneles mengatakan terdapat juga peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih, sosialisasi dan penyuluhan dan penyediaan tenaga kesehatan.
Untuk mengukur seberapa besar akses warga terhadap pangan lokal dan tingkat kerentanan dan ketahanan pangan di daerah perlu adanya kajian yang ilmiah.
"Minimnya informasi tentang kerentanan dan ketahanan pangan dan harga minimum pangan lokal sangat berpengaruh dengan tinggi rendahnya angka stunting di daerah, dengan begitu berpeluang dapat menimbulkan terjadinya kemiskinan ekstrem," kata Korneles.
Ia mengatakan Kabupaten Maybrat saat ini menempati urutan teratas terburuk dalam hal kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya. Sehingga, perlu adanya informasi yang baik dan akurat.
Informasi yang akurat hanya didapat melalui kolaborasi antara lembaga yang berkompeten, dalam hal ini kampus guna memudahkan langkah penyelesaian kemiskinan ekstrim di Maybrat.
"Karena indikator-indikator yang dimuat juga sudah sama dengan yang dipakai oleh BPS dalam mengukur permasalahan stunting maupun kemiskinan ekstrem," tegas Korneles.
Ia menegaskan perlunya sinergi antara Organisasi Perangkat Daerh (OPD) terkait guna penanganan kondisi kerentanan pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Maybrat.
Salah satunya adalah penyediaan lahan baku pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan produktivitas dan ketersediaan bahan pangan, baik bahan pangan yang merupakan komoditas strategis nasional, seperti padi dan jagung dan bahan pangan lokal yang selama ini menjadi bahan pangan alternatif pendukung ketahanan pangan seperti keladi, ubi jalar, ubi kayu dan beberapa komoditi lokal lainnya.
"Status kerentanan pangan pada suatu wilayah bersifat dinamis, kampung/distrik yang telah berada pada skala agak tahan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sangat rentan," kata Korneles.
Oleh karenanya, kata dia, pemantauan dan pembaharuan kondisi ketahanan pangan perlu terus dilakukan dalam periode waktu tertentu.
"Harga komoditas pangan yang tidak stabil dan terlampau tinggi turut berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan pangan," kata Korneles.
Upaya tersebut dapat dilakukan melakukan melalui pembukaan dan penyiapan lahan pertanian baku, serta mengoptimalkan sumber daya pangan lokal bagi masyarakat setempat.
Selain itu, kata dia, penanganan masalah kemiskinan dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, peningkatan infrastruktur dasar (jalan dan air bersih), penyaluran bantuan sosial, dan pengembangan usaha produktif untuk menggerakkan ekonomi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dinas Pertanian Maybrat gandeng UNIPA kaji kerentanan ketahanan pangan
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maybrat Korneles Naa di Teminabuan, Kamis, mengatakan penanganan isu ketahanan pangan perlu dirumuskan secara tepat dan sesuai situasi yang relevan pada setiap wilayah.
Ada sejumlah indikator penyebab kerentanan pangan seperti, rasio lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, rasio sarana penyedia bahan pangan, rasio penduduk tidak sejahtera, rasio penduduk terhadap tenaga kesehatan, akses jalan, serta rasio penduduk terhadap ketersediaan air bersih.
Menurut Korneles, kebijakan strategis penanganan masalah ketahanan pangan di Kabupaten Maybrat harus mengutamakan peningkatan penyediaan pangan pada kawasan non-sentra produksi.
Korneles mengatakan terdapat juga peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih, sosialisasi dan penyuluhan dan penyediaan tenaga kesehatan.
Untuk mengukur seberapa besar akses warga terhadap pangan lokal dan tingkat kerentanan dan ketahanan pangan di daerah perlu adanya kajian yang ilmiah.
"Minimnya informasi tentang kerentanan dan ketahanan pangan dan harga minimum pangan lokal sangat berpengaruh dengan tinggi rendahnya angka stunting di daerah, dengan begitu berpeluang dapat menimbulkan terjadinya kemiskinan ekstrem," kata Korneles.
Ia mengatakan Kabupaten Maybrat saat ini menempati urutan teratas terburuk dalam hal kemiskinan ekstrem di Papua Barat Daya. Sehingga, perlu adanya informasi yang baik dan akurat.
Informasi yang akurat hanya didapat melalui kolaborasi antara lembaga yang berkompeten, dalam hal ini kampus guna memudahkan langkah penyelesaian kemiskinan ekstrim di Maybrat.
"Karena indikator-indikator yang dimuat juga sudah sama dengan yang dipakai oleh BPS dalam mengukur permasalahan stunting maupun kemiskinan ekstrem," tegas Korneles.
Ia menegaskan perlunya sinergi antara Organisasi Perangkat Daerh (OPD) terkait guna penanganan kondisi kerentanan pangan dan ketahanan pangan di Kabupaten Maybrat.
Salah satunya adalah penyediaan lahan baku pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan produktivitas dan ketersediaan bahan pangan, baik bahan pangan yang merupakan komoditas strategis nasional, seperti padi dan jagung dan bahan pangan lokal yang selama ini menjadi bahan pangan alternatif pendukung ketahanan pangan seperti keladi, ubi jalar, ubi kayu dan beberapa komoditi lokal lainnya.
"Status kerentanan pangan pada suatu wilayah bersifat dinamis, kampung/distrik yang telah berada pada skala agak tahan sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sangat rentan," kata Korneles.
Oleh karenanya, kata dia, pemantauan dan pembaharuan kondisi ketahanan pangan perlu terus dilakukan dalam periode waktu tertentu.
"Harga komoditas pangan yang tidak stabil dan terlampau tinggi turut berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan pangan," kata Korneles.
Upaya tersebut dapat dilakukan melakukan melalui pembukaan dan penyiapan lahan pertanian baku, serta mengoptimalkan sumber daya pangan lokal bagi masyarakat setempat.
Selain itu, kata dia, penanganan masalah kemiskinan dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan, peningkatan infrastruktur dasar (jalan dan air bersih), penyaluran bantuan sosial, dan pengembangan usaha produktif untuk menggerakkan ekonomi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dinas Pertanian Maybrat gandeng UNIPA kaji kerentanan ketahanan pangan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024