Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Papua Barat mengidentifikasi kebutuhan pompa air untuk mendukung gerakan tanam padi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah itu.
"Dukungan dari BWS berupa ketersediaan infrastruktur perairan," kata Kepala BWS Papua Barat Wempy Nauw di Manokwari, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa BWS bekerja sama dengan pemangku kepentingan pada bidang pertanian guna mengoptimalkan identifikasi lokasi yang membutuhkan pompa air dan sumur bor.
Hasil pendataan lapangan dari seluruh kabupaten di Papua Barat nantinya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk proses distribusi kebutuhan yang dimaksud.
"Supaya kami tahu berapa lokasi belum tersedia pompa air maupun sumur bor, dan berapa yang sudah ada tapi pompanya rusak," kata Wempy.
Menurut dia, dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari, gerakan tanam padi difokuskan pada areal tadah hujan.
Gerakan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah bersama kementerian/lembaga mencegah terjadinya krisis pangan sebagai dampak dari perubahan iklim.
"Ini upaya mengantisipasi terjadinya krisis pangan akibat El Nino, dan tentu semua unsur harus saling sinergi," kata Wempy.
Panglima Kodam (Pangdam) XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsyah Harahap memastikan bahwa jajaran TNI Angkatan Darat senantiasa memberikan pendampingan terhadap perluasan pengelolaan lahan-lahan tidur yang belum dimanfaatkan.
Keberhasilan gerakan tanam padi membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat lokal yang berada di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
"Saya mau masyarakat lokal juga ikut bertani. Penanganan masalah pangan ini harus dilakukan bersama-sama," kata Pangdam Kasuari.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Dukungan dari BWS berupa ketersediaan infrastruktur perairan," kata Kepala BWS Papua Barat Wempy Nauw di Manokwari, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa BWS bekerja sama dengan pemangku kepentingan pada bidang pertanian guna mengoptimalkan identifikasi lokasi yang membutuhkan pompa air dan sumur bor.
Hasil pendataan lapangan dari seluruh kabupaten di Papua Barat nantinya dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk proses distribusi kebutuhan yang dimaksud.
"Supaya kami tahu berapa lokasi belum tersedia pompa air maupun sumur bor, dan berapa yang sudah ada tapi pompanya rusak," kata Wempy.
Menurut dia, dalam rapat koordinasi yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari, gerakan tanam padi difokuskan pada areal tadah hujan.
Gerakan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah bersama kementerian/lembaga mencegah terjadinya krisis pangan sebagai dampak dari perubahan iklim.
"Ini upaya mengantisipasi terjadinya krisis pangan akibat El Nino, dan tentu semua unsur harus saling sinergi," kata Wempy.
Panglima Kodam (Pangdam) XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsyah Harahap memastikan bahwa jajaran TNI Angkatan Darat senantiasa memberikan pendampingan terhadap perluasan pengelolaan lahan-lahan tidur yang belum dimanfaatkan.
Keberhasilan gerakan tanam padi membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat lokal yang berada di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
"Saya mau masyarakat lokal juga ikut bertani. Penanganan masalah pangan ini harus dilakukan bersama-sama," kata Pangdam Kasuari.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024