Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat membentuk tim percepatan guna meningkatkan pendaftaran program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Manokwari Yusak Dowansiba di Manokwari, Senin, mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melindungi warganya, baik pekerja formal maupun informal agar terlindungi program Jamsostek.
"Pemkab Manokwari mulai berproses untuk membuat tim percepatan dengan target peserta BPJAMSOSTEK," katanya.
Ia mengatakan saat ini jumlah peserta BPJAMSOSTEK yang dibiayai melalui APBD Pemkab Manokwari mencapai 23 ribu pekerja. Peserta tersebut merupakan pekerja informal dan non-ASN (honorer).
Ia menjelaskan anggaran yang dikeluarkan Pemkab Manokwari untuk membiayai peserta BPJAMSOSTEK tersebut mencapai Rp3,8 miliar.
Ia menambahkan tim percepatan yang dibentuk menargetkan peserta BPJAMSOSTEK mencapai 46 ribu pekerja pada tahun ini.
"Tentu semua kembali pada kekuatan fiskal daerah. Jika ingin mencapai target 46 ribu pekerja kita membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar," katanya.
Ia mengatakan tim percepatan pendaftaran peserta BPJAMSOSTEK melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Manokwari.
Tiap-tiap OPD terkait akan dilibatkan untuk menggaet pekerja sektor informal maupun formal yang belum terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK.
"Misal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dia akan mendata pedagang atau sektor UMKM yang belum terdaftar BPJAMSOSTEK. Pedagang yang belum masuk akan dibiayai pemerintah sebagai peserta sektor informal," katanya.
Ia mengatakan Pemkab Manokwari sangat serius melindungi warganya agar mengikuti program Jamsostek, karena jaminan dan manfaatnya jelas.
Ia menerangkan dengan biaya yang tidak besar, hanya Rp16.800 per bulan atau Rp201.600 per tahun, peserta bisa mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
"Ahli waris anak, bahkan bisa mendapatkan beasiswa dengan mengikuti program Jamsostek. Ini sangat membantu warga. Sehingga, dengan bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK penggunaan APBD kita lebih efektif untuk melindungi warga," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Manokwari Yusak Dowansiba di Manokwari, Senin, mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melindungi warganya, baik pekerja formal maupun informal agar terlindungi program Jamsostek.
"Pemkab Manokwari mulai berproses untuk membuat tim percepatan dengan target peserta BPJAMSOSTEK," katanya.
Ia mengatakan saat ini jumlah peserta BPJAMSOSTEK yang dibiayai melalui APBD Pemkab Manokwari mencapai 23 ribu pekerja. Peserta tersebut merupakan pekerja informal dan non-ASN (honorer).
Ia menjelaskan anggaran yang dikeluarkan Pemkab Manokwari untuk membiayai peserta BPJAMSOSTEK tersebut mencapai Rp3,8 miliar.
Ia menambahkan tim percepatan yang dibentuk menargetkan peserta BPJAMSOSTEK mencapai 46 ribu pekerja pada tahun ini.
"Tentu semua kembali pada kekuatan fiskal daerah. Jika ingin mencapai target 46 ribu pekerja kita membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar," katanya.
Ia mengatakan tim percepatan pendaftaran peserta BPJAMSOSTEK melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Manokwari.
Tiap-tiap OPD terkait akan dilibatkan untuk menggaet pekerja sektor informal maupun formal yang belum terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK.
"Misal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dia akan mendata pedagang atau sektor UMKM yang belum terdaftar BPJAMSOSTEK. Pedagang yang belum masuk akan dibiayai pemerintah sebagai peserta sektor informal," katanya.
Ia mengatakan Pemkab Manokwari sangat serius melindungi warganya agar mengikuti program Jamsostek, karena jaminan dan manfaatnya jelas.
Ia menerangkan dengan biaya yang tidak besar, hanya Rp16.800 per bulan atau Rp201.600 per tahun, peserta bisa mendapatkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
"Ahli waris anak, bahkan bisa mendapatkan beasiswa dengan mengikuti program Jamsostek. Ini sangat membantu warga. Sehingga, dengan bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK penggunaan APBD kita lebih efektif untuk melindungi warga," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024