Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengimbau seluruh masyarakat adat sebagai mitra pembangunan untuk menjaga hutan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah itu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (LHKP) Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu di Sorong, Senin, menjelaskan pembangunan berkelanjutan terwujud jika kawasan hutan terjaga, lingkungan hutan bersih, aman dan nyaman, bisnis berjalan, dan masyarakat berdaya.
"Pesan dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup bahwa harus lebih banyak membangun interaksi sosial melalui komunikasi dengan lembaga masyarakat adat sebagai mitra pembangunan, stakeholder (pemangku kepentingan) dan pemerintah untuk bersama membangun pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dengan cara menjaga kawasan hutan demi generasi dan anak cucu," kata dia setelah menggelar peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41 tingkat daerah setempat.
Guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sejumlah mitra pembangunan, seperti perusahaan yang sifatnya berkelanjutan, berjenjang, dan terstruktur supaya terbentuk pemahaman bersama.
"Sehingga pemahaman kita bersama tentang pembangunan yang berkelanjutan itu bisa tercapai ketika kawasan hutan bisa dijaga secara utuh, dan ini bagian yang kami lakukan," ujarnya.
Di daerah setempat, saat ini sudah ada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), dan mitra pembangunan, seperti Forclime.
"Ini adalah modal dan kekuatan kita untuk bersinergi dengan semua mitra pembangunan masyarakat adat untuk kita membangun tetapi juga menjaga hutan, mana yang perlu kita jaga dan mana yang perlu kita bangun," ucapnya.
Di kawasan itu, kata dia, masyarakat lokal perlu mendapatkan perhatian melalui pemberdayaan sehingga mereka bisa hidap layak, sedangkan hutan tidak ditebang melainkan mereka bisa hidup dari penghasilan hutan, bukan kayu.
"Kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari pariwisata, kami jaga kawasan hutan dan Dinas Pariwisata bisa menjual kekayaan hutan yang ada, seperti keindahan, keanekaragaman hayati guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Dia menyebut luas kawasan hutan di Papua Barat Daya kurang lebih tiga ribu hingga empat ribu hektare yang masih utuh dan murni sehingga perlu dijaga untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan di daerah itu.
"Saya berharap pemerintah bisa memberikan penghargaan kepada masyarakat untuk menjaga hutan yang ada. Jangan sampai masyarakat adat tidak diberikan penghargaan sehingga akan berdampak pada pembabatan hutan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (LHKP) Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu di Sorong, Senin, menjelaskan pembangunan berkelanjutan terwujud jika kawasan hutan terjaga, lingkungan hutan bersih, aman dan nyaman, bisnis berjalan, dan masyarakat berdaya.
"Pesan dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup bahwa harus lebih banyak membangun interaksi sosial melalui komunikasi dengan lembaga masyarakat adat sebagai mitra pembangunan, stakeholder (pemangku kepentingan) dan pemerintah untuk bersama membangun pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dengan cara menjaga kawasan hutan demi generasi dan anak cucu," kata dia setelah menggelar peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-41 tingkat daerah setempat.
Guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada sejumlah mitra pembangunan, seperti perusahaan yang sifatnya berkelanjutan, berjenjang, dan terstruktur supaya terbentuk pemahaman bersama.
"Sehingga pemahaman kita bersama tentang pembangunan yang berkelanjutan itu bisa tercapai ketika kawasan hutan bisa dijaga secara utuh, dan ini bagian yang kami lakukan," ujarnya.
Di daerah setempat, saat ini sudah ada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), dan mitra pembangunan, seperti Forclime.
"Ini adalah modal dan kekuatan kita untuk bersinergi dengan semua mitra pembangunan masyarakat adat untuk kita membangun tetapi juga menjaga hutan, mana yang perlu kita jaga dan mana yang perlu kita bangun," ucapnya.
Di kawasan itu, kata dia, masyarakat lokal perlu mendapatkan perhatian melalui pemberdayaan sehingga mereka bisa hidap layak, sedangkan hutan tidak ditebang melainkan mereka bisa hidup dari penghasilan hutan, bukan kayu.
"Kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari pariwisata, kami jaga kawasan hutan dan Dinas Pariwisata bisa menjual kekayaan hutan yang ada, seperti keindahan, keanekaragaman hayati guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Dia menyebut luas kawasan hutan di Papua Barat Daya kurang lebih tiga ribu hingga empat ribu hektare yang masih utuh dan murni sehingga perlu dijaga untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan di daerah itu.
"Saya berharap pemerintah bisa memberikan penghargaan kepada masyarakat untuk menjaga hutan yang ada. Jangan sampai masyarakat adat tidak diberikan penghargaan sehingga akan berdampak pada pembabatan hutan," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024