Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggandeng sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengakselerasi peningkatan daya saing program pembangunan berkelanjutan hingga masa mendatang.
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Selasa, mengatakan perumusan konsep pembangunan harus mampu menjawab tiga aspek kehidupan yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber daya alam.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah (pemda) memerlukan dukungan dan peran serta organisasi non-pemerintahan sebagai mitra strategis untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.
"Pemerintah daerah tidak bisa jalan sendiri, maka perlu keterlibatan lembaga mitra pembangunan," kata Ali Baham.
Menurut dia, pelaksanaan manajemen pembangunan berkelanjutan memerlukan sinergisitas tiga pilar yaitu pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat yang terorganisir dalam kelembagaan.
Kolaborasi kelembagaan tersebut berdampak positif terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
"Kemitraan ini tetap memperhatikan aspek partisipasi, aspek transparansi, dan aspek akuntabilitas," tutur Ali Baham.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat Prof Dr Charlie Danny Heatubun menjelaskan program pembangunan berkelanjutan sudah diselenggarakan sejak tahun 2015 setelah pendeklarasian provinsi konservasi.
Sejumlah mitra pembangunan kemudian memberikan dukungan bagi Papua Barat untuk merealisasikan program kerja nyata yang diperkuat dengan penandatangan Deklarasi Manokwari 2018.
Dia menuturkan kontribusi para mitra tercermin melalui keterlibatan dalam menyusun dokumen perencanaan, seperti rencana induk maupun rencana aksi program pembangunan berkelanjutan.
Kemudian penyusunan dokumen peta jalan pembangunan ekonomi hijau, ekowisata, perumusan naskah peraturan daerah, termasuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adat.
"Teman-teman NGO (LSM) juga membantu pemda memperbaiki rantai pasok dan pengembangan komoditas non-deforestasi," ucap Charlie.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Selasa, mengatakan perumusan konsep pembangunan harus mampu menjawab tiga aspek kehidupan yaitu pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan sumber daya alam.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah (pemda) memerlukan dukungan dan peran serta organisasi non-pemerintahan sebagai mitra strategis untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.
"Pemerintah daerah tidak bisa jalan sendiri, maka perlu keterlibatan lembaga mitra pembangunan," kata Ali Baham.
Menurut dia, pelaksanaan manajemen pembangunan berkelanjutan memerlukan sinergisitas tiga pilar yaitu pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat yang terorganisir dalam kelembagaan.
Kolaborasi kelembagaan tersebut berdampak positif terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
"Kemitraan ini tetap memperhatikan aspek partisipasi, aspek transparansi, dan aspek akuntabilitas," tutur Ali Baham.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat Prof Dr Charlie Danny Heatubun menjelaskan program pembangunan berkelanjutan sudah diselenggarakan sejak tahun 2015 setelah pendeklarasian provinsi konservasi.
Sejumlah mitra pembangunan kemudian memberikan dukungan bagi Papua Barat untuk merealisasikan program kerja nyata yang diperkuat dengan penandatangan Deklarasi Manokwari 2018.
Dia menuturkan kontribusi para mitra tercermin melalui keterlibatan dalam menyusun dokumen perencanaan, seperti rencana induk maupun rencana aksi program pembangunan berkelanjutan.
Kemudian penyusunan dokumen peta jalan pembangunan ekonomi hijau, ekowisata, perumusan naskah peraturan daerah, termasuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat adat.
"Teman-teman NGO (LSM) juga membantu pemda memperbaiki rantai pasok dan pengembangan komoditas non-deforestasi," ucap Charlie.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024