Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya menggelar pertemuan dengan 72 kepala sekolah menjelang pemeriksaan internal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan wilayah Papua Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, Kornelius Kambu di Kumurkek, Selasa mengatakan pertemuan itu dihadiri oleh 72 kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Maybrat.
"Maksud pertemuan guna memastikan kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS triwulan satu tahun 2023 sebelum dilakukan pemeriksaan BPK di Maybrat selama 20 hari ke depan. Jadi saya mau cek realisasi laporan triwulan satu, dua, tiga dan empat dari pengelolaan dana BOS tahun 2023, termasuk mengecek setoran pajak, apakah mereka sudah setor ke khas negara atau belum," jelasnya.
Kornelius melanjutkan, pada kesempatan pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan rekomendasi pencairan dana BOS triwulan satu untuk tahun 2024. Ia berharap penggunaan anggaran itu harus disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) sebagaimana arahan BPK agar benar-benar sesuai peruntukannya.
"Kalau untuk besaran dana BOS disesuaikan tergantung jumlah siswa di sekolah masing masing, jadi besar atau kecilnya dana BOS itu berdasarkan banyaknya siswa di sekolah itu sendiri," kata Kornelius.
Dia berharap sekolah-sekolah yang belum melengkapi laporan dana BOS tahun 2023 agar segera dilengkapi dan diserahkan ke admin pengelola dana BOS.
"Supaya nanti ketika BPK melakukan uji petik di sekolah bisa dijadikan atensi sehingga pengelolaan dana BOS tahap berikut bisa berjalan dengan baik," harap Kambu.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat, Kornelius Kambu di Kumurkek, Selasa mengatakan pertemuan itu dihadiri oleh 72 kepala sekolah SD, SMP, SMA/SMK se-Kabupaten Maybrat.
"Maksud pertemuan guna memastikan kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS triwulan satu tahun 2023 sebelum dilakukan pemeriksaan BPK di Maybrat selama 20 hari ke depan. Jadi saya mau cek realisasi laporan triwulan satu, dua, tiga dan empat dari pengelolaan dana BOS tahun 2023, termasuk mengecek setoran pajak, apakah mereka sudah setor ke khas negara atau belum," jelasnya.
Kornelius melanjutkan, pada kesempatan pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan rekomendasi pencairan dana BOS triwulan satu untuk tahun 2024. Ia berharap penggunaan anggaran itu harus disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) sebagaimana arahan BPK agar benar-benar sesuai peruntukannya.
"Kalau untuk besaran dana BOS disesuaikan tergantung jumlah siswa di sekolah masing masing, jadi besar atau kecilnya dana BOS itu berdasarkan banyaknya siswa di sekolah itu sendiri," kata Kornelius.
Dia berharap sekolah-sekolah yang belum melengkapi laporan dana BOS tahun 2023 agar segera dilengkapi dan diserahkan ke admin pengelola dana BOS.
"Supaya nanti ketika BPK melakukan uji petik di sekolah bisa dijadikan atensi sehingga pengelolaan dana BOS tahap berikut bisa berjalan dengan baik," harap Kambu.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024